METROPOSTNews 
METROPOST1.COM, Cirebon – Dianggap tidak dilibatkan dalam kebijakan penerapan Ganjil-Genap (Gage), DPRD Kota Cirebon melalui Komisi 1 mengundang Walikota Cirebon, H Nashrudin Azis ke kantor DPRD Kota Cirebon untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan tersebut.
“Padahal selama ini DPRD menjadi corong dalam membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19,” kata Handarujati Kalamullah, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon.
Namun anehnya, kata dia, DPRD belum dilibatkan dalam pembahasan soal penerapan ganjil-genap di Kota Cirebon.
Sementara itu, Harry Saputra Gani, anggota DPRD Kota Cirebon komisi 1 meminta agar Pemkot Cirebon mempertimbangkan kebijakan ganjil-genap.
“Banyak pekerja di Kota Cirebon ini yang mengandalkan motor. Saya mengusulkan agar ganjil-genap ini dilakukan di perbatasan, dan tidak berlaku bagi kendaraan roda dua,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Walikota Cirebon, H Nashrudin Azis menjelaskan, kebijakan ganjil-genap merupakan hasil rumusan dan kajian bersama.
“Selama ini Pemkot Cirebon bersama instansi lainnya telah jor-joran untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan memberlakukan PPKM darurat hingga berlevel,” ungkap Azis.
Pemberlakuan Gage, menurutnya, diusulkan sebagai solusi untuk membatasi mobilitas masyarakat hingga 50 persen. (Cepy)
