Anggota Dewan Komisi lV DPRD Banyuwangi Sebut Golden Share Milik Pemda Sebesar 300 Milyar Tersimpan Di Kasda
METROPOSTNews 
METROPOST1.COM, Banyuwangi — Ir. H Naufal Badri, Politisi Partai Gerindra yang saat ini duduk sebagai Anggota Dewan Komisi IV DPRD Banyuwangi menyatakan, bahwa Golden Share milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini tersimpan rapi dalam Kas Daerah. Namun demikian, Naufal tidak menjelaskan secara rinci besaran presentase penjualan dari saham itu sendiri, Jum’at (02-04-2021).
Naufal menambahkan, jika uang tersebut saat ini masih utuh alias belum dipergunakan. Keberadaan uang itu hanya sebatas untuk pembuktian, bahwa Pemkab Banyuwangi memiliki hak atas kegiatan pertambangan emas di kawasan Banyuwangi Selatan yang digarap oleh PT. Bumi Suksesindo (BSI) maupun PT. DSI, selaku anak perusahaan dari PT. Merdeka Copper Gold.Tbk atau yang lebih dulu dikenal sebagai PT. Merdeka Serasi Jaya.
“Jumlah uang tersebut kalau tidak salah sebesar 300 Milyar, dan saat ini tidak dipakai, hanya untuk pembuktian bahwa Golden Share untuk Pemkab Banyuwangi itu benar adanya, dan uang itu saat ini masih utuh di Kas Daerah,” jelasnya.
Masih menurut Naufal, dana tersebut nantinya akan dipergunakan untuk hal-hal yang dapat menunjang kesejahteraan Rakyat Banyuwangi, meskipun pihaknya belum mendapat pemberitahuan secara rinci dari Badan Eksekutif Daerah.
“Kenapa tidak dipakai (saat ini) ? (Dana) Itu nantinya akan digunakan untuk hal-hal yang terutama menyangkut kesejahteraan rakyat, namun rinciannya kita masih belum diberitahu,” Imbuhnya.
Sementara itu, Ketua LSM Suara Bangsa, H. Suyoto MS atau yang akrab dipanggil Mbah Yoto, menyayangkan jika hasil Golden Share itu saat ini hanya sebagai bahan pembuktian saja.
“Kami menyayangkan, jika benar dana tersebut saat ini hanya dipergunakan sebagai bahan ajang pembuktian saja, harusnya uang dari hasil Golden Share itu dapat gunakan untuk meningkatkan kemajuan daerah, terutama keluhan masyarakat dapat segera teratasi,” tegasnya.
Tokoh pendidikan itu menganggap pihak penyelenggara pemerintahan daerah kurang peka terhadap aspirasi masyarakatnya sendiri.
“Harusnya pihak penyelenggara emerintahan daerah ini lebih peka terhadap persoalan yang menjadi keluhan masyarakat. Contohnya seperti tingginya biaya sekolah, kondisi pada sebagian besar Jalan Raya yang memprihatinkan. Belum lagi meningkatnya angka pengangguran setelah ratusan THL tidak lagi dibutuhkan tenaganya,” beber Mbah Yoto.
Kendati demikian, Mbah Yoto berharap agar saat ini tidak perlu mencari sosok ‘Kambing Hitam’ atau untuk menjelma menjadi sosok ‘Pahlawan’. Menurutnya, sebagai rakyat yang hidup di Negara penganut Adat Ketimuran, persoalan-persoalan seperti ini dapat diselesaikan melalui musyawarah.
“Sepelik apapun masalah yang dihadapi, sebagai Orang Timur, kita harus kedepankan adat ketimuran itu sendiri, saling bergandengan tangan untuk mencari solusi bersama, karena Banyuwangi ini milik kita semua, bukan milik perorangan ataupun milik sebuah golongan, semua harus Fair,” pungkasnya. (Ags)
