METROPOSTNews 
METROPOST1.COM, Indramayu — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan, Provinsi Jawa Barat, membentuk 27 Posko Darurat Penanganan Covid-19 di seluruh Kabupaten/Kota Se Jawa Barat.
Langkah itu dilakukan sebagai bentuk kontribusi partai terhadap kondisi dan situasi Pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan di Jawa Barat terutama menghadapi penerapan PPKM Darurat yang saat ini diberlakukan pemerintah.
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, mengatakan, Posko Darurat Penanganan Covid-19 di 27 Kabupaten/Kota Se Jawa Barat, merupakan instruksi DPP Partai dan perintah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang sudah dibahas dalam rapat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jawa Barat.
Menurutnya, Posko Darurat tersebut dibentuk sebagai antisipasi situasi kondisi saat ini dimana vaksinasi belum 100 persen dilakukan, penyebaran virus masih sangat tinggi, pendataan masyarakat yang terpapar belum presisi, distribusi bantuan harus dikawal, pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terpapar terutama yang menjalankan Isoman perlu didampingi serta terkait PPKM di Jawa Barat yang masih level 4, level 3 dan seterusnya perlu dipastikan turun level
“Untuk itu Posko darurat bertugas melakukan pendataan terhadap masyarakat baik yang saat ini ditangani oleh Rumah Sakit, Puskesmas Tenaga Kesehatan maupun belum atau yang melakukan Isoman,” tuturnya saat menyerahkan paket sembako secara simbolis di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, Sabtu (31/7/2021).
Ia mencontohkan, kejadian di Kabupaten Indramayu banyak kasus masyarakat yang sakit bahkan meninggal dunia dengan ciri-ciri Covid-19 tetapi tidak dilakukan swab maupun PCR bahkan tidak dilakukan dengan protokol kesehatan (prokes).
“Saya sebut saja di Desa Cikawung Blok Ciwado Kecamatan terisi dalam satu lingkungan ada yang meninggal hingga 20 orang dan saya yakin ini tidak tergarap,” imbuhnya.
Maka, Posko Darurat Covid-19 ini penting untuk memberikan pendampingan program pemerintah berkaitan dengan distribusi bantuan seperti BPNT, BST, BLT dan lainnya, termasuk pesan antar makanan bagi masyarakat yang isoman di rumah, mendistribusikan bantuan sembako bagi masyarakat terpapar atau masyarakat yang benar benar terdampak PPKM Darurat secara ekonomi serta meminjamkan tabung oksigen bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ia menegaskan, kegiatan Posko Darurat ini terwujud melibatkan tiga pilar partai yaitu struktural partai dari DPC hingga anak ranting, legislatif partai dari DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota serta eksekutif dari kepala daerah dan wakil kepala daerah.
“Posko Darurat Covid-19 ini adalah kegiatan atau bentuk kepedulian partai dan gerakan kemanusiaan dari PDI Perjuangan untuk rakyat khususnya menghadapi Covid-19,” terang Anggota Komisi IV DPR RI ini.
Ono menambah, bahwa Posko Darurat Covid-19 di Jawa Barat dibiayai secara gotong royong oleh tiga pilar partai di Jawa Barat. Untuk anggota DPR RI berkewajiban membagikan paket sembako, DPR Propinsi kontribusi gotong royong iuran Rp50 Juta per orang, DPRD Kabupaten/Kota kontribusi iuran Rp30 juta per orang , kepala daerah Rp100 juta dan wakil kepala daerah Rp50 juta.
Sementara untuk seluruh kader PDI-Perjuangan di Jawa Barat yang berada di DPR RI sebanyak 13 orang, DPRD Propinsi 20 orang DPRD Kabupaten Kota 207 orang kepala daerah 10 orang dan wakil kepala daerah 8 orang.
“Maka terakumulasi untuk 27 Posko Darurat di Jawa Barat terkumpul sebanyak Rp12,4 miliar,” terangnya.
Ono menghimbau kepada seluruh kader struktural partai untuk bersama – sama melakukan gerakan gotong royong dari seluruh kader partai, termasuk yang mempunyai rizqi lebih agar dapat berkontribusi membantu kondisi masyarakat yang saat ini membutuhkan sehingga keberadaan partai dapat dirasakan keberadaanya.
“Jadi untuk pengurus PAC mohon dapat membantu walaupun hanya tenaga karena ini adalah misi kemanusiaan yang sedang diprogramkan partai untuk rakyat,”pungkas Ono. (Otong.S)
