MetropostNews, Serang — Beberapa kontraktor yang mendapat paket pekerjaan di lingkungan sekretariat DPRD Propinsi Banten mengeluh.
Kontraktor mengeluhkan lambannya administrasi pekerjaan serta administrasi penagihan saat pekerjaan selesai di bagian umum sekretariat DPRD Propinsi Banten.
“Pekerjaan sudah mau selesai, RAB baru dikasih, acuan kerja kami apa,” ujar seorang kontraktor berbadan gemuk yang diketahui mendapatkan paket pekerjaan senilai 200 juta di bagian umum sekretariat DPRD Propinsi Banten Kamis 25/11 di ruangan bagian umum seraya berlalu dengan nada kesal.
Administrasi Tak Jalan Harus Bayar Foto Copy Kontrak.
Lebih ironis lagi penuturan seorang kontraktor berinisial A bahwa dirinya saat mengurus tagihan harus memberi dana 400 ribu untuk foto copy kontrak, “Ya kita kalau belum ngasih uang penggandaan kontrak, ya gak jalan administrasi dan berkas tagihan kita,” urai A.
Saat disinggung apakah wajib memberi uang penggandaan dan dengan siapa memberinya, kontraktor yang mendapatkan paket pekerjaan senilai 100 juta itu dengan landai mengatakan, “itu bukan rasia umum lagi, ada yang minta berinisial E dia tenaga non ASN, ya bagaimana lagi mau gak mau kita harus kasih dari pada berkas penagihan macet gak jalan, malah tambah lama lagi kita menunggu,” tutur kontraktor berinisial A.
Senada dengan itu, kontraktor berinisial B juga menuturkan keluhannya, bahwa dirinya dipinta 300 ribu, “tadi bapak denger sendiri kan depan mata kepala bapak ya ibu itu minta uang fotocopy kontrak, ya kami sih maunya profesional, saya rasa setiap APBD ada anggaran penggandaan itu, tapi kami permasalahkan hal itu, maunya kami berkasnya jangan terganjal gara-gara kami belum memberi dana pengadaan itu. Berapa sih foto copy kontrak, paling mahal 20 ribu sampai 25 ribu, sedangkan kami dipinta senilai 300 ribu,” Kata kontraktor berinisial B pada wartawan. (Suryadi)



