METROPOSTNews 
METROPOSTNews.com | Cirebon – Penerapan Kurikulum Merdeka khususnya bagi siswa baru, menjadi komitmen SMKN Kedawung Kab Cirebon Jawa Barat.
Dalam rangka merealisasikan tersebut, SMKN Kedawung menggelar kegiatan In House Training di Aula Sekolah setempat, Jl. Tuparev, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Selasa (19/7/22) pagi.
Bertema “Pembelajaran Berbasis Katakter dan Keterampilan Dalam Mewujudkan Kurikulum Merdeka”, secara resmi, acara dibuka
Kepala KCD Wilayah 10 Jawa Barat, H Ambar Triwidodo didampingi Kepala SMKN Kedawung, Hj Sri Handayani.
Sementara tampil sebagai pemateri, Ketua MKPS Disdik Provinsi Jabar, H Suandi dan diikuti oleh tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (non guru) di lingkungan SMKN Kedawung.
“Dari Kurikulum Merdeka ini, salah satunya yang harus dipahami teman-teman guru adalah bagaimana kita bisa menciptakan anak didik yang berkarakter,” kata Ambar.
Terutama, lanjutnya, bahwa nilai akademik itu, tak menjamin kesuksesan seseorang ke depannya. Tapi bagaimana etos kerja dan atitude anak didik kita pada saat masuk dunia kerja nanti.
“Saat ini
Sekolah di Jawa Barat yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka, baru sekitar 44 persen,” sebut Ambar.
Sedangkan ada beberapa hal yang mendasari lahirnya Kurikulum Merdeka tersebut. Pertama wabah Covid 19, kedua masih rendahnya literasi, dan ketiga berbedanya berbagai kondisi sekolah atau faktor yang ada.
Sementara itu, Ketua MKPS, H. Suandi, menyebutkan, Kurikulum Merdeka merupakan
sebuah ikhtiar pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
“Khususnya SMK di Indonesia, sehingga kurikulum ini diharapkan bisa menjadi jawaban untuk meningkatkan kualitas. Karena itu terjadi beberapa perubahan,” tuturnya usai acara.
Ia menyebutkan, pertama tentang filosofi pendidikan yang menjadi landasan Kurikulum Merdeka. Salah satunya bagaimana mengimplementasikan Tut Wuri Handayani sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Menurutnya, para pendidik harus bisa menjadi pembimbing dan mengarahkan anak didiknya yang berbeda-beda potensi.
“Artinya Bagaimana melanjutkan potensi-potensi sehingga potensi anak itu bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya,” terangnya.
Kurikulum Merdeka, lanjutnya, bukan menjadi milik pemerintah, tetapi kurikulum ini harus menjadi milik para guru.
“Paradigmanya kurikulum ini, semua guru itu sebagai pengembang, pemilik dan pelaksananya,” katanya.
Dengan status pemilik, berarti mereka harus merawat kurikulum ini. Sehingga harus pandai memahami kebutuhan anak-anak.
” ini yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Artinya potensi-potensi yang ada di anak yang sangat berbeda itu harus mampu difasilitasi oleh sekolah terutama SMK,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepsek SMKN Kedawung, Sri Handayani, mengatakan, Kurikulum Merdeka di sekolahnya diawali dengan menerapkannya pada siswa baru Kelas X.
“Bagaimana menggambarkan kurikulum ini dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan program kerja dalam menyusun program keahlian. Tadi acara diperuntukan bagi
semua tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada,” katanya.
Memurutnya, ini sebagai upaya peningkatan kompetensi. Adapun implementasinya yaitu
kurikulum yang akan digunakan di sekolahnya.
Pada tahun ajaran baru tahun ini, SMKN Kedawung menerima 15 rombel. Masing-masing rombel berisi 36 siswa.
Untuk diketahui, SMKN Kedawung merupakan sekolah dengan spesifikasi keilmuan Manajemen Bisnis dan Perkantoran.
