METROPOSTNews 
MetropostNews.com | TANGERANG — Di tengah ancaman krisis energi akibat terganggunya suplai BBM global, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menggulirkan sebuah wacana kebijakan efisiensi yang dapat menuai tanda tanya. Aparatur Sipil Negara (ASN) didorong bersepeda dan diwajibkan menggunakan transportasi umum setiap hari Jumat.
Kebijakan ini diklaim sebagai langkah penghematan energi. Namun di lapangan, sejumlah warga menilai kebijakan tersebut belum menyentuh akar persoalan.
“Kalau cuma disuruh naik sepeda atau naik angkutan umum, itu bagus sih, tapi realitanya transportasi umum di sini belum nyaman dan belum merata,” ujar Irfan (34), warga Tigaraksa.
Senada, warga lainnya, Dede Setiawan (47), menilai kebijakan tersebut berpotensi hanya menjadi simbolis jika tidak dibarengi pembenahan infrastruktur.
“Jangan sampai ini cuma terlihat hemat di atas kertas, tapi masyarakat dan ASN-nya malah kesulitan di lapangan,” katanya.
Selain mendorong penggunaan sepeda dan transportasi umum, Pemkab Tangerang juga berencana mematikan pendingin ruangan (AC) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah jam kerja. Langkah ini disebut untuk menekan konsumsi listrik, meski dinilai belum signifikan jika tidak diiringi kebijakan energi yang lebih menyeluruh.
Di sisi lain, wacana penerapan Work From Home (WFH) bagi sekitar 50 persen ASN non-pelayanan masih menunggu arahan pemerintah pusat. Sementara ASN yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik tetap bekerja normal di kantor.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: apakah kebijakan yang diambil benar-benar menjadi solusi nyata, atau sekadar respons jangka pendek terhadap situasi global?
Tanpa pembenahan transportasi publik dan langkah strategis yang lebih komprehensif, kebijakan efisiensi ini dikhawatirkan hanya menjadi wacana yang minim dampak di lapangan.
Catatan kebijakan:
• ASN didorong bersepeda
• Transportasi umum diwajibkan tiap Jumat
• Dipicu gangguan suplai BBM global.
• AC OPD dimatikan setelah jam kerja.
• WFH masih menunggu keputusan pusat.
• Berlaku untuk 50% ASN non-pelayanan.
• Target: efisiensi energi dan pengurangan kemacetan.
(Reggy)
