METROPOSTNews 
METROPOSTNews.com | Banyuwangi — Kalangan aktivis perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Massa (ORMAS) meminta Presiden Jokowi, dan panitia seleksi Calon Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menolak dan tidak memilih Mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Namun demikian, alasan penolakan suami Ipuk Fiestiandani menjadi kepala LKPP bukan karena benci atau dendam pribadi. Melainkan karena banyaknya permasalahan yang tidak terselesaikan ketika dua periode menjabat bupati Banyuwangi dan juga berkaitan dengan moralitas pejabat publik.
Demi Selamatkan Uang Negara, Aktivis Banyuwangi Sepakat Tolak Pencalonan Abdullah Azwar Anas Jadi Kepala LKPP
Kordinator umum Gerakan Rakyat Banyuwangi Bersatu (GARABB) mengatakan, bahwa masyarakat Banyuwangi lebih mengenal dan mengetahui bagaimana maupun seperti apa Abdullah Azwar Anas. Jadi pihaknya berharap kepada panitia seleksi untuk tidak memilihnya demi menyelamatkan uang negara.
“Mas Anas itu sangat ahli dalam hal pencitraan dan tidak transparan terkait dengan anggaran dalam menjalankan pemerintahan. Seperti dana CSR dari PT BSI dan uang dari kepemilikan saham Pemkab di induk perusahaan pengelola tambang emas yang beroperasi di Gunung Tumpang Pitu. Berapa jumlahnya, untuk apa dan lari kemana uangnya tidak ada yang tau,” Kata Bondan kepada media, Sabtu (4/12/2021).
Lanjut Bondan, belum lagi untuk masalah moralitas, tentu publik masih ingat skandal foto paha mulus menjelang Pemilihan Gubernur (PILGUB) Jawa Timur 2018 yang membuat dirinya harus mundur dari kontestasi meskipun sudah dipasangkan dengan Syaifullah Yusuf, hingga saat ini membuat orang bertanya-tanya apakah benar di foto itu dirinya, karena dirinya bungkam hingga saat ini.
“Maka dari itu kami memohon kepada pihak-pihak terkait untuk tidak menjadikan beliau menjadi kepala LKPP karena masih banyak sosok yang lebih berkompeten dan memiliki track record yang bagus. Apalagi mas Anas tidak pernah berkecimpung di lembaga tersebut, meskipun tidak ada larangan namun kepala LKPP harusnya dipilih dari internal LKPP itu sendiri,” Terang Bondan.
Aktivis asal Bakungan ini mengaku sangat terkejut, kenapa mas Anas mau daftar kepala LKPP. Mengingat beliau kan pernah menjadi bupati dua periode, masuk kandidat cawagub jatim, kandidat menteri, dan kandidat CEO pemindahan ibu kota. Malah terakhir oleh sekjen PDIP masuk dalam nominasi Capres.
“Dari sini timbul pertanyaan di kalangan aktivis, ada agenda apakah ini? Apakah ada hiden agenda? Silahkan ditafsirkan sendiri. Karena seperti diketahui istri beliau seorang bupati dan adiknya seorang anggota DPR-RI,” pungkas Bondan. (Ags)
