Presidium KOLEBAT, Siap Turun Aksi Ke Menteri Dalam Negeri Bila Pj.Gubernur Tidak Evaluasi ke Tiga OPD Banten

Metropostnews.com-Banten – LSM KPK Nusantara Perwakilan Banten ,ORMAS MAPAN Provinsi Banten,LSM RP- NKRI Kabupaten Serang,DPK KARABEN RI Kota Serang, ALMAK Perwakilan Banten, ASEBAT kota Serang, DPP LSM SIDAK Provinsi Banten dan Media Cetak & Online yang tergabung Dalam Koalisi Lembaga Banten (KOLEBAT) Provinsi Banten.

Rencana akan siap aksi di Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia bila nanti aksi di Gedung PJ.Gubernur Banten dan DPRD Provinsi Banten tidak ada respon atau tindakan terhadap ke Tiga OPD Banten yaitu :

1. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Banten.

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

3. Dan Dinas PUPR Provinsi Banten.

Pasalnya ke tiga OPD tersebut diduga banyak penyimpangan pada kegiatan pekerjaan kontruksi,belanja pengadaan barang jasa dan diduga telah menerima uang dari para penyedia jasa/kontraktor pas awal pemilihan paket lelang maupun melalui E- Katalog.

Tb.Mulyadi, Korlap aksi KOLEBAT yang juga ketua Ormas Mapan mengatakan” Rakyat Banten selama ini sudah di rugikan oleh ke Tiga OPD Banten dalam mengelola keuangan Negara yaitu APBD Provinsi Banten.

Seharuanya Ketiga OPD Banten yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan Dinas PUPR Provinsi Banten. Menengok kebelakang yang sudah tersandung kasus Tindak Pidana Korupsi yang mana pejabat ASN Pemprop Banten dari Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Banten sudah disidangkan dengan hukuman Pidana 2.5 tahun.

Dan anehnya pimpinan nya tidak tersentuh hukum. Padahal pimpinan DKP yang menyetujui dan menandatangani semua proses adminitrasi awal pekerjaan pembangunan Breakwater PP Cituis dengan kerugian 3 .9 miyar pada tahun 2023 dan sekarang Kejaksaan tinggi Banten masih mendalami kasus tindak pidana korupsi tersebut.

Lanjut ” TB. Mulyadi” minggu depan kami akan lakukan aksi susulan dan alhamdulillah dari berbagai tokoh masyarakat, ulama dan Ormas siap medukung Aksi yang akan datang untuk menegakan keadilan untuk rakyat Banten lebih baik dan ganyang para oknum koruptor yang bersarang di OPD Banten, harus enyah di bumi jawara Banten yang merugikan rakyat Banten.

Aminudin” KOORD. Koalisi Lembaga Banten Bersatu ( KOLEBAT) Provinsi Banten dan juga Ketua LSM Komunitas Pemantau Korupsi – Nusantara ( LSM KPK) Perwakilan Banten dengan Komentarnya mengatakan.

Kami akan terus menyuarakan aksi unjuk rasa kepada OPD Banten yang diduga selama ini terus saja menggerogoti sendi sendi kehidupan rakyat Banten, makin di biarkan makin terus melakukan perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi yang mengerus hasil pajak rakyat Banten.

Dan kami sudah banyak pengaduan dari para penyedia Jasa/Kontraktor yang mana pada kegiatan paket pekerjaan harus mengeluarkan nominal uang untuk kelancaran menjadi pemenang pekerjaan kontruksi maupun pekerjaan belanja pengadaan barang jasa.

Lanjut ” Aminudin” aksi nantinya rencana di Kantor PJ Gubernur Banten dan DPRD Banten, tuntutan kami segera Evaluasi kinerja ketiga OPD Banten yang bermasalah yang ketidak tegasan yang diduga ada pembiaran terhadap penyedia jasa pada pelaksanaannya tidak sesuai spek dan adanya penyimpangan di pengadaan barang jasa dibiarkan begitu saja tidak ada penyetopan atau pun tindakan tegas.

Lanjut ” Aminudin” adanya Rotasi / Mutasi diusulkan BKD Provinsi Banten Ke PJ. Gubernur Banten sama sekali ke tiga OPD Tersebut tidak tersentuh padahal tahun 2023 bermasalah pada kegiatan pekerjaan tersandung tindak pidana koruspsi dan banyak penyimpangan di pengadaan barang jasanya pada pengerjaan yang sudah dilaksanakan tahun 2022,2023 dan tahun 2024 masih bermasalah.

Sebagaimana aksi yang akan dilaksanakan minggu depan yang didukung oleh berbagai elemen masyrakat Banten dengan estimasi 500 masa ke Kantor PJ .Gubernur Banten dan DPRD Provinsi Banten. Dengan “MOSI Tidak Percaya terhadap KINERJA ke Tiga OPD Banten”

Red/D