Metropostnews.com | INDRAMAYU – Pasca aksi demonstrasi ricuh yang mengakibatkan kerusakan fasilitas di Alun-alun dan Tugu 0 Kilometer Indramayu, Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) angkat bicara untuk meluruskan narasi yang berkembang.
KOMPI menegaskan bahwa insiden tersebut merupakan puncak kekecewaan rakyat, bukan skenario “drama” yang memposisikan Bupati Lucky Hakim sebagai korban, melainkan bentuk keputusasaan warga atas kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) budidaya nila yang mengancam ruang hidup mereka.
KOMPI mengungkapkan, aksi yang berujung perusakan tersebut dipicu oleh sikap Bupati Lucky Hakim yang tidak bersedia menemui massa di Pendopo. Padahal, masyarakat datang dengan harapan bisa menyampaikan aspirasi secara langsung terkait ancaman hilangnya mata pencaharian pesisir.
“Sangat disayangkan, Bupati Lucky Hakim memilih tidak keluar menemui rakyatnya sendiri. Jika sejak awal ada ruang dialog dan audiensi, situasi emosional yang memicu kerusakan ini seharusnya bisa dihindari,” tulis KOMPI dalam keterangan resminya, Jumat (3/4/2026).
Lebih lanjut, KOMPI menolak keras narasi yang membingkai pemerintah sebagai korban.
Pihaknya menegaskan, akar persoalan sesungguhnya adalah ketidakadilan akibat kebijakan PSN yang dinilai lebih memihak korporasi dan BUMN, daripada melindungi ekonomi kerakyatan.
Kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan visi “REANG” yang diusung daerah, karena berpotensi merampas sumber penghidupan masyarakat kecil.
Meskipun terjadi kericuhan, KOMPI berkomitmen untuk tetap berjuang secara konstitusional dan damai.
Namun, mereka menuntut tanggung jawab moral dan politik Bupati untuk hadir serta melindungi rakyat, bukan menghindar.
“Kami mengajak seluruh pihak melihat persoalan ini secara jernih. Jangan biarkan suara rakyat kecil dibungkam. Dialog terbuka dan keberpihakan pada rakyat adalah kunci penyelesaian bermartabat,” tutup pernyataan resmi KOMPI. (Arrie tharina)
