METROPOST1.COM, Sukabumi — Rapat Koordinasi Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Komisi I dan Sekretariat DPRD, membahas Kebijakan umum APBD Prioritas plafon anggaran sementara (KUS-PPAS), Ucap Ketua DPRD kabupaten sukabumi, Yudha Sukmagara, Jum’at (3/9/21).
Dijelaskan Yudha, kenapa saya hadir biasanya tidak hadir tapi tadi saya sengaja hadir karena saya inginkan perencanaan anggaran Sekwan tidak berlebihan jadi sesuai dengan apa yang dilakukan dan lebih kepada pelayanan kepada masyarakat.
“Kita ini di DPRD, inginkan mengurangi anggaran bersifat seremonial yang anggaran-anggaran sifatnya itu berlebihan”, tuturnya.
Lebih lanjut dikatakan Yudha, tadi juga saya minta agar anggaran seremonial serta serapan anggaran yang bersifat koordinasi dan lain-lain itu agar dipangkas, selanjutnya untuk dialokasikan kepada kinerja DPRD, lebih kepada turun berbuat ke masyarakat sebagaimana tupoksi sebagai wakil rakyat.
Ketua DPRD Sukabumi, Yudha Sukmagara mengatakan,
“Kami lebih berharap agar sekretariat dalam membuat rancangan kinerjanya, lebih kepada turun langsung ke masyarakat, pasalnya saat ini kita ini sedang dihadapkan dengan pandemi covid-19. Kita ingin turun ke masyarakat untuk juga memberikan bantuan ke masyarakat karena memang ini yang sedang kita hadapi” pungkas Yudha di aula kantor DPMPTSP jalan raya Cibolang Cisaat Kabupaten Sukabumi.
Hal senada diucapkan di tempat yang sama oleh Wakil ketua DPRD kabupaten sukabumi, Yudi Suryadikrama usai acara Rakor DPRD, “Pembahasan detail rencana KUA-PPAS 2022 yaitu pembahasan detail tentang kebutuhan DPRD untuk melaksanakan tugasnya” ucapnya.
Ketika disoal apakah dalam situasi pandemi ini disinkronkan dengan keuangan daerah, Yudi Pun menjelaskan, “Untuk review nya kita pertanyakan semua yang memang masuk akal ya kita terima kalau yang tidak harus dijelaskan secara detail karena kita harus kan transparan terutama pertama dari diri kita dahulu,” ucapnya.

Ketika dimintai keterangan selanjutnya oleh awak media apakah dalam perencanaan nantinya akan ada pemangkasan anggaran, ia mengatakan kalau memang yang tidak perlu ataupun perencanaan dalam situasi hari tidak memungkinkan jangan dilakukan,
“Diantaranya semisalnya ada rencana kunjungan ke wilayah tertentu tapi di sana tidak menerima jangan dilakukan”, jelas Yudi.
“Bicara dari awal, mengenai anggaran 53 milyar turun menjadi 40 milyar, dari kondisi tersebut apa sih yang urgent, yang harus dipertahankan atau pengurangan juga penambahan disesuaikan dengan kebutuhan juga keuangan yang ada, ” Tegas Yudi. (R. Iyan satria)



