![](https://metropostnews.com/wp-content/uploads/2020/10/IMG-20201027-WA0161.jpg)
Metropost1.com, Kepsul — Empat (4) tahun lebih sudah duduki posisi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauaan Sula, HT-ZADI tak mampu menuntaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Mangoli Utara.
Padahal, dua figur ini selama menjabat sebagai bupati dan wakil tak terlepas dari usaha dan dukungan masyarakat Mangoli Utara. Namun lagi-lagi dukungan itu seperti di hianati karna hingga kini masyarakat di Kecamatan Mangoli Utara masih saja menyerit akibat problem yang masi saja terjadi dan kebutuhan yang takkunjung terpenuhi.
Di keluhkan masyarakat setempat, masalah jaringan telekomunikasi yang hinggi kini masih belum juga dapat di nikmati secara layak padahal akses jaringan sangat di butuhkan oleh masyarakat karna selain menjadi sarana informasi juga mempermuda masyarakat untuk berkomunikasi apalagi orang tua yang anak dan keluarganya bersekolah di luar daerah.
Sarman Hadi Fataruba Politisi Partai Hanura, pada media ini menuturkan bahwa sejauh ini, tak ada satupun tuntutan masyarakat yang dapat di tuntaskan oleh pemda kepulauaan sula.”Persoalan proyek Air bersih yang tak di nikmati masyarakat, proyek MCK yang seharusnya di peruntukan pada masyarakat, kini malah di bagi-bagi dan terkesan di jadikan barang pribadi sehingga masyarakatpun tak nikmati” , ucapnya.
Pemuda asal Mangoli Utara itu juga menyampaika, masalah akses jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat, hingga kini belum juga terlihat layak sehingga para petanipun kesulitan karna akses jalan yang begitu parah alias rusak. Masalah jaringan di berbagai desa di mangoli utara yang sangat memperihatinkan, ujarnya.
Bahkan hingga persoalan BBM Bersubsidi yang meresahkan karna proses penjualan yang melampaui harga heat nasional. Problem-problem di ataslah yang membuat masyarakat di mangoli utara masi saja menjerit dari berbagai aspek, mulai dari sektor perikanan, hingga sektor pertanian yang makin hari makin memburuk, jelas pria yang biasa di sapa Bang Ilon.
Sekedar informasi, beberapa problem di atas suda berulangkali di sampaikan pada pemda sebagai keluhan atas kebutuhan, namun hingga kini tak satupun tuntutan dapat di realisasi dengan baik oleh DPRD dan Pemda Kabupaten Kepulauan Sula. (Fhay)