METROPOSTNews 
Metropostnews.com – Banjir dan longsor yang terjadi di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh akhir November 2025 seharusnya menjadi tamparan keras bagi kita semua. Bencana ini menelan 961 korban jiwa dan membuat hampir 2 juta orang terdampak. Banyak desa tertutup lumpur, jalan terputus, dan ribuan keluarga harus mengungsi tanpa tahu kapan bisa pulang.
Memang benar hujan ekstrem menjadi pemicu, tapi menurut saya, masalah utamanya adalah kerusakan hutan di hulu DAS. Hulu DAS itu sederhananya daerah hutan di bagian atas sungai biasanya di pegunungan yang tugasnya menyerap air hujan dan menahan tanah. Kalau daerah ini rusak, air turun terlalu cepat dan tanah jadi mudah longsor. Itulah yang terjadi di tiga provinsi ini.
Di Aceh, ratusan ribu hektare hutan sudah hilang. Sumatra Utara hanya punya sekitar 29% tutupan hutan. Sumatra Barat juga kehilangan banyak hutan primer. Kerusakan ini bukan terjadi begitu saja, tapi karena perluasan kebun sawit, tambang, dan proyek ekstraktif lain yang masuk sampai ke wilayah pegunungan.
WALHI, yaitu organisasi lingkungan terbesar di Indonesia, sudah lama mengingatkan bahwa wilayah Sumatra punya konflik agraria tinggi dan terlalu banyak izin perusahaan. Artinya, kerusakan hutan ini akibat dari keputusan pemerintah yang membiarkan pembukaan lahan besar-besaran.
Yang bikin miris, masyarakat kecil yang tidak merusak hutan justru menjadi korban paling parah. Mereka kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan keluarga.
Menurut saya, pemerintah harus segera memperbaiki kerusakan di hulu DAS, menghentikan pembukaan hutan baru, dan menindak tegas perusahaan yang terbukti merusak lingkungan. Bencana ini adalah bukti bahwa kalau kita terus menomorsatukan keuntungan tanpa memikirkan alam, maka rakyatlah yang akan terus menjadi korban.
Penulis: Sakilah
Dosen pembimbing: Angga Rosidin S.I.P., M.A.P
kepala program studi: Zakaria habib Al-Razie S.IP., M.Sos
program studi administrasi negara universitas Pamulang psdku serang
