METROPOSTNews 
Metropostnews.com/Jakarta – Pemerintah menegaskan pentingnya kerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Riza Patria, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Komunikasi PKBM (FK-PKBM) yang digelar di Kantor Kementerian Desa. Acara tersebut dihadiri oleh 1.150 peserta dari 35 Provinsi di seluruh Indonesia, Kamis (20/02/2025).
Dalam sambutannya, Riza Patria memaparkan, kondisi desa di Indonesia yang berjumlah 75.025, dengan populasi mencapai 283 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 73% ber-KTP di kota, namun banyak desa yang masih menghadapi tantangan pembangunan. Desa-desa di Indonesia diklasifikasikan dalam lima kategori, yakni Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal.
Wamen Desa mengungkapkan, tiga tantangan utama yang masih dihadapi desa-desa di Indonesia diantaranya, Kualitas SDM yang masih rendah, Infrastruktur yang belum memadai dan Keterbatasan pembiayaan dan permodalan bagi usaha masyarakat desa.
Saat ini, lanjutnya, masih terdapat 3.000 desa yang belum memiliki akses listrik serta 22.000 desa yang belum terjangkau jaringan internet. Hal ini menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Lebih lanjut Wamen Desa mengatakan, sebagai solusi, pemerintah mendorong kerja sama lintas sektor dalam pembangunan desa. Pihaknya menekankan bahwa, seluruh elemen masyarakat, termasuk koperasi, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, komunitas, pejabat daerah, serta media, harus terlibat aktif dalam mencari solusi bagi permasalahan di desa.
“Kita harus bersama-sama melihat permasalahan di desa dan mencari solusinya. Jika desa maju, maka Indonesia juga akan maju,” ujar Riza Patria. Ia juga menegaskan, bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk membangun desa dari bawah guna mempercepat pemetaan ekonomi serta memberantas kemiskinan.
Dalam konteks pembangunan SDM desa, lanjut Wamen Desa, pendidikan menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, PKBM diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan layanan pendidikan bagi warga desa yang belum memiliki ijazah dan yang masih mengalami buta aksara.
“PKBM memiliki kontribusi besar dalam pembangunan SDM Indonesia. Kita ingin PKBM terus hadir dan berkembang sebagai bagian dari solusi pembangunan desa,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah melalui Kementerian Desa telah mengalokasikan dana desa dari pemerintah pusat. Setiap desa menerima dana desa antara Rp700 juta hingga Rp1,5 miliar per tahun. Secara nasional, dari 75 triliun dana desa yang dikucurkan, minimal 20% dialokasikan untuk ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, penanganan bencana, serta bantuan insentif bagi pengajar PKBM dan program Anak Tidak Sekolah (ATS).
Dengan adanya Rakornas FK-PKBM ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan PKBM semakin erat dalam upaya membangun desa yang lebih maju dan sejahtera.
Iim Saripudin, salah satu peserta rakornas yang berasal dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sangat mengapresiasi atas sambutan wamen tersebut. Dikarenakan, menurut Iim, dunia pendidikan non formal khususnya kesetaraan saat ini sangat diminati oleh masyarakat sebagai alternatif untuk melanjutkan ke jenjang sekolah formal.
“Kepala desa didaerah kami juga lulusan paket B atau Paket C, jadi besar kemungkinan kebijakan tersebut bisa direalisasikan sesuai harapan semua para pengelola PKBM se Indonesia,” ucap Iim. (Apuh)
