METROPOSTNews 
MetropostNews.com, Majalengka — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Majalengka menolak dana hibah. Penolakan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka merupakan akumulasi kekecewaan DPD KNPI serta puluhan organisasi kepemudaan lainnya pada pemerintah daerah sejak beberapa tahun terakhir.
Penolakan terhadap dana hibah dari Pemkab disampaikan langsung oleh Ketua DPD KNPI Majalengka Sulthan Saddam. Dikatakannya, penolakan dana hibah dari pemerintah daerah ini merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh organisasi kepemudaan yang bergabung dalam wadah KNPI.
“Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan bersama,tak hanya pengurus tetapi juga para pimpinan organisasi kepemudaan di KNPI,” katanya, Selasa(16/11/2021).
Sulthan menyatakan penolakan tersebut merupakan akumulasi kekecewaan 63 OKP serta Ormas terhadap pemerintah daerah selama ini yang dinilai hanya bisa memberikan janji manis.
Karena pada kenyataannya tak ada realisasi dari yang dijanjikan.Bahkan kata Sulthan,pemerintah seperti memarjinalkan organisasi kepemudaan yang jelas legalitasnya, tapi disisi lain memanjakan kelompok lainnya.
“KNPI merupakan wadah berkumpulnya OKP sekaligus menjadi mediator OKP dengan pemerintah. Untuk apa kalau hanya KNPI saja diberikan dana sedangkan OKP tidak, maka sebagai bentuk protes dan solidaritas dana hibah sebesar 75 juta rupiah tersebut kami tolak,” tegasnya.
Selama kepengurusannya,lanjutnya DPD KNPI juga tak mendapatkan support dalam menjalankan program-program organisasi. “Kalau janji sih sering, tapi sampai hari ini belum pernah kami dapatkan,” ungkap dia.
Pihaknya juga meminta agar Bupati Majalengka mengkaji dan mendata ulang berapa banyak pengurus,serta program- program DPD KNPI yang telah disusun.
Dengan keputusan besaran dana hibah lanjutnya,makin nyata terlihat bahwa selama ini pemerintah daerah memandang KNPI dengan sebelah mata.
“Perhatian pemerintah ataupun bupati tak pernah ada,satu tetes cat untuk perawatan gedung pun tidak ada.Kondisi hari ini sangat jauh berbeda dengan pimpinan-pimpinan daerah sebelumnya. Sekali lagi tegaskan bantuan hibah ini tidak akan proses,kami akan mencari ke provinsi dan pusat saja,” jelasnya. ( Ade)
