METROPOSTNews 
METROPOSTNews.com | Batam – Pemerintah Kota Batam mengundang sebanyak 250 pelaku usaha mikro, yang dibina oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Silaturahmi digelar di lantai IV di Kantor Walikota Batam, Selasa (15/2).
Beragam keluhan disampaikan pelaku usaha mikro, di antaranya dampak pandemi yang menghantam seluruh pelaku usaha di Batam. Selain itu biaya pajak yang diberlakukan juga cukup tinggi.
Menanggapi hal tersebut Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, terus membangkitkan ekonomi Batam di tengah pandemi.
Salah satunya, dengan mengembangkan potensi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).
“Kita sudah bangun Batam, UMKM juga perlu dibangkitkan, salah satunya dengan memberikan bantuan modal,” ujar Wali Kota Batam, Rudi usai bersilaturahmi dengan pelaku UMKM di Batam.
Untuk bantuan modal UMKM, kata Rudi, merupakan program Pemerintah Pusat. Pihaknya sudah mengajukan daftar UMKM yang ada dan langsung diberikan ke pusat.
“Daftar UMKM sudah kita ajukan ke pusat, dan bantuan itu langsung diberikan ke pelaku UMKM melalui bank langsung,” beber Rudi.
Bantuan permodalan tersebut diharapkan mampu membangkitkan perekonomian Batam. Selain itu, pembangunan yang sudah berlangsung di Batam juga diharapkan mampu memberikan efek domino bagi keberlangsungan UMKM.
“Kalau Batam sudah dibangun dan sudah sempurna, maka efek positif bagi UMKM akan terasa,” beber Rudi.
Selain itu, Rudi juga meminta agar semua pihak, termasuk pelaku UMKM terus bersama pemerintah menangani pandemi Covid-19. Keberlangsungan pandemi Covid-19 telah memunculkan berbagai tantangan, baik di sisi kesehatan maupun ekonomi bagi semua negara, termasuk Batam.
Untuk diketahui, guna meneruskan pemulihan ekonomi, Pemerintah telah mengalokasikan Rp455,62 triliun anggaran PC-PEN untuk tahun 2022. Di tahun ini, UMKM juga akan mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran PEN guna mendorong pemulihan yang lebih cepat.
Sementara, Kepala Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Batam, Suleman Nababan menjelaskan pelaku usaha yang diundang mayoritasnya bergerak di bidang kuliner. Dalam pertemuan ini pelaku usaha menyampaikan kendala yang dihadapi, salah satunya pajak pengiriman barang produksi UKM dari Batam keluar.
“Jadi semua persoalan ditampung dulu, dan akan dicarikan solusinya,” kata dia.
Suleman mengaku di masa pandemi tidak sedikit UKM yang menutup usahanya, namun banyak yang muncul dan memanfaatkan platform digital yang sudah ada saat ini. Kemudahan dalam berusaha ini juga mendukung pelaku usaha dalam mempertahankan usahanya.
Pemerintah berupaya mencarikan solusi yang dihadapi pelaku usaha. Salah satunya untuk permodalan. Pemerintah melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyediakan sedikitnya Rp10.5 miliar melalui dana bergulir.
“Ini yang kami dorong, bagaimana pelaku usaha memanfaatkan program pemerintah ini,” katanya.
Bantuan permodalan ini cukup rendah bunga bila dibandingkan dengan pihak bank. Untuk setahun jumlah bunga yang dibayarkan sebesar 4 persen. Suleman menambahkan, pihaknya juga membantu memfasilitasi pelaku usaha dalam mendapatkan berbagai izin.
Pertama untuk izin halal yang sekarang bisa diurus di Kementerian Agama (Kemenag), nomor izin edar (BPOM), P-IRT dari Dinas Kesehatan, termasuk untuk merek yang diurus melalui Kemenkumham.
Saat ini, sudah hampir 75-100 ribu pelaku usaha sudah mengantongi Nomor Izin Berusaha (NIB). Pelaku usaha bisa mengurus ini gratis melalui DPM-PTSP Batam.
“Semua proses sudah online. Kemudahan ini yang diberikan untuk mendorong majunya UKM di Batam” menurut Suleman.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana dan juga Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Zulkarnain mengaku pelaku UKM yang ditayangkan di silahturahmi ini adalah UKM yang sudah dikurasi.
“Kita berharap silahturahmi ini sebagai ajang mempererat hubungan antara Pemko dengan UMKM Batam,” ungkapnya. (Jeffry)
