Belum Usai Kasus Korupsi Dana Desa 2024, Kini Muncul Kolektif Dana Publikasi, Makin Aneh Pemkab Tangerang
Metropostnews.com | Tangerang – Baru-baru ini, ramai kasus pagar laut di perairan utara kabupaten Tangerang yang masih berproses hukum, dan muncul kasus korupsi penyimpangan sistem dana desa tahun 2024 yang sudah ada 3 tersangka, 2 operator desa dan 1 operator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang.
Kemarin Kamis (20/2/2025) tepatnya saat hari dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Tangerang terpilih periode 2025-2030, mencuat kasus kolektif dana untuk iklan ucapan selamat pelantikan Bupati dan wakil Bupati Tangerang.
Pasalnya, viral kasus kolektif dana untuk pemasangan iklan ucapan selamat atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang yang dipungut dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Intan Nurul Hikmah, selaku Wakil Bupati Tangerang periode 2025-2030 di hari pertama dia masuk kantor, sudah mendapatkan informasi terkait kolektif pungutan iuran untuk iklan ucapan selamat kepada dirinya sebagai pemenang dalam pilkada 2024.
Intan Nurul Hikmah, menjelaskan bahwa dirinya dan Bupati tidak pernah memerintahkan Diskominfo untuk mengkoordinir iklan,
“gak jelas dan saya tidak instruksikan,” tegasnya.
“Saya dan Bapak Bupati tidak pernah menginstruksikan perihal tersebut, dan tidak perintahkan Diskominfo untuk mengkoordinir iklan ucapan,” ucapnya lewat pesan singkat kepada wartawan.
Prima Saras Puspa selaku PLT. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang menjelaskan, ia hanya mengkoordinir Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam ucapan momentum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang terpilih disejumlah media cetak.
“Kami ingin menegaskan bahwa Diskominfo hanya mengkoordinir perangkat daerah dalam ucapan momentum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang terpilih di media cetak,” ujar Prima kepada awak media melalui telepon seluler via WhatsApp, pada Jumat (21/2/2025).
Menurutnya, ini merupakan tugas fungsi diskominfo dalam bentuk publikasi dalam menyambut pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, dalam memberikan ucapan secara seragam.
“Tidak ada pemaksaan dari edaran yang kita berikan kepada perangkat daerah, bahkan ada beberapa perangkat daerah yang langsung melakukan pemasangan ucapan pelantikan di media online dan cetak, sehingga kita bukan sebagai calo” kata Prima.
Selain itu, Prima menyayangkan pemberitaan yang beredar di berbagai media online, media media ini tanpa ada konfirmasi kepadanya saat melakukan komunikasi untuk dijadikan sebagai narasumber dalam berita.
“Kami menghargai setiap saran, masukan yang konstruktif dan komunikasi dua arah sebagai bentuk pertimbangan dan evaluasi dalam kinerja birokrasi. Namun saya menyayangkan berita yang beredar bukan dalam kapasitas wawancara,” tuturnya.
Sementara saat ditanya sudah berapa OPD dan OPD mana saja yang sudah menyetorkan anggaran untuk iklan tersebut, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang enggan untuk mengungkapkan.
“Yang penting mah terakomodir, amanahnya disampaikan, yang diminta bantuan ke saya cetaknya ada, dan kwitansinya juga ada, jadi saya tinggal kasih kwitansinya, apa susahnya, ini mah bukan kegiatan dan bukan duit negara,” ungkap Prima kepada awak media.
Dalam pesan yang menyebar luas, Diskominfo meminta kepada OPD untuk kesediaannya dalam berpartisipasi dan ingin mengkoordinir anggaran tersebut guna pemasangan Iklan.
Menanggapi hal tersebut, di tempat berbeda, anggota DPRD kabupaten Tangerang, Nur Rojab politisi partai Golkar angkat bicara,
“Kami akan mempelajari lebih lanjut berita yang viral disejumlah media online terkait dugaan pungli yang dilakukan Diskominfo. Jika hasil kajian DPRD benar ditemukan pungli, maka akan dibawa ke rapat komisi untuk segera memanggil Diskominfo Kabupaten Tangerang”.
Berlanjut, “Saya akan pelajari lebih jauh soal dugaan pungli Diskominfo. Karena itu menjadi mitra kerja kami, maka akan saya usulkan ke pimpinan komisi untuk memanggil Diskominfo,” ujar Nur Rojab kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).
Politisi asal fraksi Partai Golkar ini mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah ikut serta mengawasi alokasi anggaran di Pemkab Tangerang. Jangan sampai ada dinas yang melakukan penyimpangan anggaran dan lolos dari pengawasan.
Disinggung soal anggaran Diskominfo yang dialokasikan untuk publikasi dan kerjasama media, menurut Rojab akan dievaluasi. Apakah Diskominfo sudah sesuai dalam menggunakan anggaran publikasi atau belum.
“Ya nanti kita juga akan evaluasi apakah sudah sesuai atau belum dalam penggunaan anggaran nya. Ini fungsi kami dan rekan-rekan media dalam melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran OPD,” tandas Rojab.
(Sopian)
