10 Tahun Ruang Kelas Terbengkalai, Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Minta Dinas Pendidikan Jadikan Sukamulya Prioritas
METROPOSTNews 
MetropostNews.com | TANGERANG – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani, menyoroti kondisi ruang kelas sekolah dasar yang disebut telah terbengkalai dan tidak dapat digunakan selama sekitar 10 tahun di wilayah Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.
Menurut Deden, kondisi tersebut seharusnya sudah lama masuk dalam daftar prioritas penanganan Dinas Pendidikan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan layanan pendidikan masyarakat.
“Dinas Pendidikan itu punya pengawas dan perangkat pendataan. Harusnya punya data kondisi sekolah secara menyeluruh. Data yang kita miliki masih ada lebih dari seribu ruang kelas SD di Kabupaten Tangerang yang mengalami rusak berat. Tinggal bagaimana menentukan prioritas berdasarkan tingkat kerusakannya,” kata Deden.
Ia menegaskan, apabila benar ruang kelas tersebut sudah tidak digunakan selama satu dekade akibat kerusakan, maka penanganannya tidak bisa terus ditunda.
“Kalau memang sudah 10 tahun tidak bisa digunakan, apalagi di wilayah Kelurahan Sukamulya ini juga sedang kekurangan sekolah SD dan ruang kelas, maka seharusnya diprioritaskan. Karena kebutuhan masyarakat di sana memang tinggi,” ujarnya.
Deden juga menyinggung rencana relokasi sekolah yang disebut belum menemukan kejelasan hingga saat ini. Menurutnya, persoalan pengadaan lahan yang bergulir sejak 2017 belum menunjukkan perkembangan yang pasti.
“Yang mau direlokasi juga sampai sekarang belum jelas. Pengadaan lahannya sejak 2017 belum tuntas, sementara kondisi yang ada sekarang juga tidak layak dan status lahannya masih membingungkan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Deden mengakui saat ini sektor pendidikan tengah menghadapi tantangan anggaran. Ia menyebut Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tahun ini mengalami pemangkasan anggaran sekitar Rp153 miliar sebagai dampak kebijakan efisiensi.
Meski demikian, menurutnya keterbatasan anggaran tidak boleh menggeser prioritas terhadap kebutuhan pendidikan dasar.
“Memang ada pemangkasan anggaran sekitar Rp153 miliar dan Dinas Pendidikan menjadi salah satu yang paling besar terdampak. Tapi justru karena anggaran terbatas, penentuan prioritas harus berbasis data,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pembaruan profil pendidikan daerah yang memuat kondisi sarana prasarana, jumlah guru, kapasitas sekolah, hingga kebutuhan riil peserta didik.
“Profil pendidikan itu harus terus diperbarui. Data sarpras, kondisi sekolah, jumlah guru, kebutuhan ruang kelas, semuanya harus jadi dasar saat pembahasan anggaran. Jadi yang diprioritaskan benar-benar sekolah yang paling membutuhkan,” tutupnya. (Rediana)
