METROPOSTNews 
Metropostnews.com | LEBAK – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak mengikuti rapat koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali yang digelar secara daring pada 22 April 2025 lalu.
Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Lebak, Ihda Thifla Bayiza, mengatakan kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna meningkatkan sinergi, koordinasi, serta mendorong percepatan implementasi digitalisasi di lingkungan pemerintah daerah.
“Bapenda Lebak mengikuti kegiatan tersebut dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten,” kata Ihda dalam keterangannya, Senin (13/04/2026)
Dalam forum tersebut, lanjut Ihda, sejumlah agenda strategis dibahas terkait perkembangan digitalisasi retribusi daerah. Di antaranya sosialisasi kriteria penilaian Championship Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Tahun 2025.
Selain itu, rapat juga membahas berbagai isu strategis digitalisasi pemerintah daerah serta pemaparan Diagnostic Tools oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan sebagai instrumen evaluasi digitalisasi keuangan daerah.
Ihda menjelaskan, kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat implementasi digitalisasi di daerah, khususnya dalam pengelolaan pendapatan.
“Melalui rapat ini, kami mendapatkan pemahaman lebih komprehensif terkait arah kebijakan digitalisasi daerah, khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah yang lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebagai tindak lanjut, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan segera melakukan penginputan data melalui Diagnostic Tools pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan, serta melengkapi pengisian data Championship P2DD.
Menurutnya, optimalisasi sistem digital tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola keuangan daerah.
“Digitalisasi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Ihda. (Ajat)
