METROPOSTNews 
Metropostnews.com | Jakarta – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Jumat (23/1/2026), memfinalisasi peserta dan seluruh kelengkapan pelaksanaan Diklat Bela Negara bagi wartawan anggota PWI.
Finalisasi tersebut mencakup verifikasi data pribadi serta perlengkapan sekitar 200 wartawan anggota PWI yang akan mengikuti Diklat Bela Negara di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan, Bogor, pada 29 Januari hingga 1 Februari 2026.
Seluruh peserta dijadwalkan mengambil pakaian dan kelengkapan kegiatan di Kantor PWI Pusat pada Rabu (28/1/2026). Selanjutnya, pada Kamis (29/1/2026), peserta akan diberangkatkan secara bersama menggunakan bus dari Kementerian Pertahanan RI pada pukul 06.30 WIB.
Sebelumnya, Kemhan RI dan PWI Pusat telah mematangkan rencana pelaksanaan Diklat Bela Negara melalui rapat koordinasi yang digelar di Gedung A.H. Nasution, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Diklat Bela Negara Wartawan PWI ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan dipusatkan di Provinsi Banten. Sekretaris Jenderal PWI Pusat yang juga Ketua Panitia HPN 2026, Zulmansyah Sekedang, menyatakan bahwa program ini menjadi salah satu agenda strategis dalam memperkuat peran wartawan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa lokasi pelatihan dipindahkan dari Akademi Militer Magelang ke Bogor. Hal itu disebabkan padatnya agenda di Akmil Magelang yang berbenturan dengan jadwal PWI.
“Karena agenda di Akmil Magelang padat dan berbenturan dengan jadwal PWI, maka pelaksanaan Diklat Bela Negara dialihkan ke Pusdiklat Bela Negara Kemenhan di Bogor agar kegiatan tetap berjalan optimal,” ujar Rico Ricardo Sirait.
Diklat Bela Negara Wartawan PWI akan melibatkan sejumlah pemateri dari berbagai kementerian dan lembaga, serta kalangan akademisi, termasuk dari Universitas Pertahanan. Program pelatihan dirancang secara berjenjang dan terukur dengan fokus pada penguatan nilai-nilai dasar bela negara.
Beberapa agenda utama dalam kegiatan ini antara lain outbound, immersive learning, serta pembekalan materi bela negara yang bertujuan membangun mental, disiplin, kepemimpinan, dan solidaritas peserta.
Wakil Ketua PWI Bidang Hankam TNI/Polri, Badar Subur, menjelaskan bahwa konsep Diklat Bela Negara Wartawan PWI merupakan hasil kesepakatan pimpinan PWI Pusat dengan Menteri Pertahanan RI. Konsep tersebut disusun untuk membentuk wartawan yang tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik, tetapi juga memiliki ketangguhan mental dan semangat kebangsaan.
“Diklat Bela Negara ini menekankan penguatan mental, disiplin, dan solidaritas wartawan sebagai bagian dari pertahanan bangsa dan negara,” kata Badar Subur.
Ia menambahkan, seluruh peserta akan mengikuti kegiatan secara kolektif tanpa pemisahan tim, guna membangun kebersamaan dan solidaritas antarsesama wartawan.
Dari sisi teknis, setiap peserta akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti pelatihan. Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat akan mengikuti Diklat Bela Negara selama tiga hari dan berhak memperoleh Sertifikat Bela Negara.
Sementara itu, Kepala Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Ferry Trisnaputra, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Kami siap dan merasa terhormat dapat menyambut para wartawan PWI,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pengurus PWI Pusat lainnya, di antaranya Wakil Ketua PWI Bidang Hankam TNI/Polri Musrifah, Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Kadirah, Wakil Ketua Satgas Anti Hoaks Mercys Charles Loho, serta Wakil Ketua Bidang Humas Akhmad Dani.
Dalam rangkaian persiapan, juga ditegaskan sejumlah tata tertib peserta, seperti pembatasan penggunaan telepon genggam, larangan merokok di barak, serta pengaturan jam istirahat malam, sebagai bagian dari pembinaan mental, disiplin, dan tanggung jawab kebangsaan. (MP)
