METROPOSTNews 
Metropostnews.com-BANTEN – Koalisi Lembaga Banten Bersatu (KOLEBBAT) Provinsi Banten akan melakukan Audensi terkait kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten perihal pemetaan, pengangkatan, rotasi dan mutasi pejabat pemerintah di lingkungan provinsi Banten.
Sebagaimana dari hasil audensi pada hari Jumat (22/11/2024) LSM dan Media yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Banten Bersatu ( KOLEBBAT) Provinsi Banten, yang baru dipertanyakan terkait pengangkatan kepala inspektur,regulasi,mekanisme,estimasi anggaran dan pengankatan, rotasi mutasi dan sanksi di satuan kepala SMA Negeri dan SMK Negeri yang selama ini banyak sorotan di kalangan lembaga,media dan masyarakat Provinsi Banten.
Ade dari perwakilan media yang tergabung dalam audensi KOLEBBAT mengatakan, untuk audensi ini kami baru mempertanyakan beberapa poin yaitu perihal pengakatan kepala inspektur provinsi Banten yang mana sudah ramai di bicarakan di kalangan masyarakat dan aktivis se-provinsi Banten.
Lanjut Ade, dalam audensi ini kami belum tuntas yang kami pertanyakan karena waktu di hari Jumat dan sudah sore. Aan Fauzan Rahman yang sebagai kepala PLH BKD Provinsi Banten dengan alasan ada kegiatan lain,makanya audensi tadi belum tuntas.
Ditempat yang sama,Nanang yang juga dari Lembaga yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Banten Bersatu (KOLEBBAT) Provinsi Banten mengatakan,sebagaimana audensi tadi kami mempertanyakan perihal rotasi-mutasi pengangkatan kepala SMA Negeri dan SMK Negeri yang perlu dipertanyakan karena pelaksanaanya diakhir tri wulan,yang mana program kegiatan belajar mengajar ( KBM ) dan admistrasi sekolah sedang berjalan dibulan oktober kemarin.
Ini menyangkut pendidikan anak bangsa generasi penerus bangsa khususnya anak-anak masyarakat Banten terkesan pelaksanaanya dipaksakan yang menimbulakan “There is something”cuma sayang karena waktunya terbatas dan belum medapatkan jawaban yang puas, jadi audiensi hari ini kami anggap belum tuntas dan perlu kami minta penjadwalan kembali.
Aminudin” koordinator Kolebbat provinsi Banten mengatakan “kami sebagai lembaga perlu juga mempertanyakan perihal semua kinerja dan keuangan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten.
“Yang mana pembiayaan untuk rotasi dan mutasi pengangkatan pejabat pemprov Banten yang mana mendekati Pilkada Kota, Kabupaten dan Provinsi Banten ini,rotasi dan mutasi jabatan tersebut dilaksanakan”ucapnya.
Lanjut dia,dan kami minta kepada KPU Banten dan Bawaslu provinsi Banten untuk segera melakukan panggilan terhadap kepala PLH BKD Banten yang sebagai pelaksana dan penganggaran perihal rotasi dan mutasi pejabat pemerintah provinsi Banten.
Red/D
