METROPOSTNews.com | Tangerang-Pembangunan jembatan Cisoka dua hingga kini belum juga selesai terkesan pembangunan jembatan Cisoka dua asal jadi saja.
Hal ini di ungkapkan kwtua Laskar Paaundan Indonesia Rohmar Hidayat
Laskar Pasundan Indonesia menuntut dan meminta kepada anggota DPRD Provinsi Banten untuk bertanggung jawab atas beberapa proyek milik Dinas PUPR Banten yang diduga Mangkrak dan dikerjakan asal asalan,
sebagai pemilik kewenangan seharus nya DPRD Provinsi Banten tidak tutup mata atas hal tersebut karena jelas ini menyangkut keuangan negara DPRD memiliki kewenangan terkait pungsi pengawasan terhadap anggaran dan progres seluruh proyek yang ada di provinsi Banten.
Rohmat mengatakan bahwa pihaknya menilai kinerja kepala dinas PUPR Provinsi Banten sangatlah buruk,jikalau berkaca pada beberapa proyek diwilayah Tangerang,,diantara salah satunya jembatan Cisoka dua yang diduga sudah melewati batas waktu pengerjaan,namun pada fakta dilapangan per hari ini tanggal 18 januari 2023 pihaknya masih menemukan pengerjaan dan kondisi proyek tersebut amat sangat jauh dari kata beres, maka dari itu pihak LPI menekan Ketua Dewan Provinsi Banten dan Seluruh Anggota Dewan komisi IV untuk bertanggung jawab dan mengambil sikap,bukan seolah olah tutup mata atas dugaan buruknya kinerja kepala dinas PUPR Provinsi Banten,”Tutur Rohimat ketua Laskar Pasundan Indonesia
Ditambahkannya lagi bahwa LPI akan segera melayangkan surat untuk melakukan audiensi ke DPRD Provinsi Banten, sebagai langkah kongkrit atas adanya temuan- temuan lapangan yang ada, agar persoalan seperti ini tidak menjadi kebiasaan,”tegasnya.
,” pada pertengahan tahun lalu LPI sudah sempat menyoroti dugaan ugal ugalan Pemprov Banten pada anggaran TA2022 karena jelas Dinas PUPR Provinsi Banten paling banyak mengeluarkan proyek dan akhirnya seperti ini siapa yang bertanggung jawab atas masalah yang ada,langkah serius pun akan ditempuh LPI, agar Pemprov Banten tidak terkesan diam saja dengan beberapa kejanggalan yang ada,pihak LPI akan melaporkan temuan ke BPK RI dan KPK agar segera ada titik terang dan rakyat jangan pernah dibodohi lagi oleh para pejabat,karena besar dugaan semua yang ada hanya dijadikan ajang bisnis semata,makanya semua terkesan asal jadi saja . pungkasnya (adit/red)

