METROPOSTNews 
METROPOST1.COM, Cirebon — DPRD Kota Cirebon melalui Fraksi PPP meminta Pemda Kota Cirebon untuk terus mengevaluasi secara berkala situasi dan kondisi perekonomian yang saat ini tidak menentu akibat dampak pandemi dan kebijakan PPKM.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi PPP, Tunggal Dewananto, saat rapat paripurna DPRD Kota Cirebon dengan agenda penyampaian nota keuangan Raperda Kota Cirebon tentang perubahan APBD tahun 2021 dan pandangan umum fraksi dan tanggapan Walikota Cirebon bertempat di ruang Griya Sawala gedung DPRD Kota Cirebon, Jl. Siliwangi, Kota Cirebon, Senin (23/8/21).
“Peran aktif Pemerintah Daerah dalam pengembangan UMKM sangat dibutuhkan,” kata Dewa.
Hal lainnya, lanjutnya, Pemda kota Cirebon perlu mempertimbangkan sektor pariwisata yang saat ini masih belum dapat beroperasi.
“Tentunya, dengan syarat dan ketentuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 agar UMKM dan sektor usaha turut berkontribusi dalam perekonomian kota Cirebon,” ucapnya.
Sementara itu, Walikota Cirebon, H Nashrudin Azis memaparkan, Penganggaran belanja pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 masih melanjutkan kebijakan yang dilaksanakan pada APBD murni, dengan tetap memprioritaskan penanganan Covid-19.
“Diantaranya untuk dukungan pelaksanaan vaksinasi berupa dukungan operasional, pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan pasca vaksinasi,” sebutnya.
Selain itu, lanjutnya, untuk distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin ke fasilitas kesehatan serta memberikan insentif tenaga kesehatan (nakes) daerah.
“Program lainnya yaitu mendukung kelurahan dengan menyediakan anggaran sesuai kebutuhan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan, pemberian insentif nakes dalam rangka penanganan pandemi dan belanja kesehatan lainnya serta kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” pungkasnya. (Cepi)
