Tanggung Beban Hutang Rp38 Miliar, Wakil Rakyat Minta Pemkot Cirebon Perbaiki Tata Kelola Keuangan
Metropostnews.com/Cirebon – Semua fraksi di DPRD Kota Cirebon menyampaikan pemandangan umum atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBD tahun 2022 melalui rapat paripurna yang diselenggarakan di Griya Sawala gedung DPRD.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana menjelaskan, rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya pada 26 Juni 2023 lalu. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka seluruh fraksi mesti menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda PP APBD tahun 2022.
Kemudian, sambung Ruri pada Senin (3/7) lalu, dilanjutkan dengan wali kota memberikan jawaban atas pemandangan umum dari seluruh fraksi di DPRD. Setelah itu barulah raperda tersebut dapat dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemda Kota Cirebon.
“Raperda ini terlebih dahulu disikapi oleh fraksi-fraksi DPRD dalam bentuk pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Dilanjutkan dengan jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tersebut,” ujar Ruri.
Setelah proses tersebut selesai, Raperda PP APBD tahun 2022 harus mendapat persetujuan bersama paling lambat tujuh bulan setelah tahun anggaran berakhir, atau akhir bulan Juli 2023.
“Demikianlah gambaran secara singkat mengenai urgensi rapat paripurna hari ini, sekaligus sebagai pengantar rapat paripurna hari ini,” ujar Ruri.
Dalam rapat paripurna kali ini, sejumlah fraksi menyetujui agar raperda tersebut dapat dibahas lebih lanjut. Meski begitu, sejumlah catatan pun diberikan.
Salah satunya disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra, Fitrah Malik. Poin krusial yang perlu diperhatikan oleh Pemda Kota Cirebon adalah mengenai perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah. Misalnya menempatkan orang-orang kompeten pada instansi yang membidanginya.
“Kami mohon agar bisa memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Ini merupakan catatan paling miris, karena APBD kita menanggung hutang Rp 38 miliar,” tutur Fitrah.
Sementara itu, Wakil Walikota, Hj Eti Herawati menyambut baik semua masukan yang diberikan kepada pihaknya. Khususnya soal perbaikan tata kelola keuangan daerah agar lebih baik lagi ke depannya. Ia berjanji persoalaan di bidang tersebut akan diselesaikan sebelum masa kepemimpinannya bersama Nashrudin Azis berakhir.
Selain itu, Eti mengaku jika Pemda Kota Cirebon bakal lebih jeli lagi dalam menempatkan ASN kompeten sesuai bidangnya. Dengan begitu kinerja pemerintahan akan mengalami perbaikan. Contoh kecilnya yaitu bisa memaksimalkan beberapa sektor yang berpotensi mendatangkan PAD.
“Saya ucapkan banyak terima kasih, karena catatan-catatan ini menjadi perhatian serius kami. Terutama saya, pak Sekda dan pak Wali. Kami juga memberikan apresiasi karena terjaganya sinergitas anatara Pemda Kota Cirebon dan DPRD,” pungkasnya. (Cepy)
