METROPOSTNews.com | Banyuwangi — Henik Setyorini resmi dilantik menjadi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, (Dinsos PPKB) Kabupaten Banyuwangi.
Ia resmi dilantik Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani bersama para Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, pada Senin (29/11/2021) di Pendopo Sabha Swagata Blambangan.
Sebelumnya Henik sapaan akrabnya, menjadi pelaksana tugas (plt) di kursi dinas yang kini resmi ia duduki.
Usai resmi dilantik, Henik mengaku bisa lebih leluasa dan fokus dalam mengelola tugasnya tersebut. Bahkan ia sudah memiliki perencanaan strategis dalam mengentaskan problem-problem sosial yang ada di Banyuwangi.
“Pertama adalah perbaikan di internal dinas itu tersendiri. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang solid agar target program kami mampu berjalan secara maksimal,” kata Henik, Senin (29/11/2021).
Dari segi sosial, kata Henik, bagaimana dinas mampu hadir ditengah masyarakat, membantu memecahkan problem sosial yang ada. Terlebih yakni dalam fokus kesejahteraan dalam mengentaskan warga yang masih terjerat kemiskinan.
Masih kata Henik, fokus pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Dinas akan juga berfokus dalam memberikan ruang perempuan untuk bisa berdaya dan mandiri.
“Diantaranya melakukan pelatihan kepada perempuan kepala keluarga, perempuan korban kekerasan untuk bisa mandiri terlebih dalam hal usaha. Kita nantinya akan memikirkan hal tersebut termasuk juga mengupayakan bantuan modalnya,” tegas Henik.
“Dengan program yang sudah ada tinggal kemudian dilakukan inovasi dan terlebih didukung team work yang solid sehingga kami optimis akan mampu bekerja secara maksimal,” tutur Henik.
Usai melantik sejumlah pejabat eselon 4 dan 2, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengatakan, meminta agar pejabat yang terdiri dari sejumlah kepala dinas, camat dan pejabat lainnya yang resmi dilantik untuk memprioritaskan dan menuntaskan persoalan di masyarakat.
“Cek ketika rakyat ada masalah, beri mereka solusi. Solusi itu tidak harus dengan anggaran. Banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan,” ujar Ipuk.
Bupati yang dilantik bulan Februari lalu itu juga meminta kepada kepala dinas maupun camat agar turun langsung mendengar permasalahan di masyarakat.
“Semakin bapak ibu turun, maka semakin baik. Rakyat akan senang, masalah akan cepat terselesaikan,” pintanya.
Selain itu, Ipuk juga berpesan agar para pejabat melanjutkan empat prioritas kebijakan menangani permasalahan kemiskinan yang telah 10 tahun berjalan.
Diantaranya, kemiskinan berkaitan dengan masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak huni, masyarakat yang tidak bisa makan, masyarakat yang tidak bisa berobat, dan anak-anak yang tidak bisa sekolah.
“Ini, empat masalah yang selama 10 tahun SOP nya sudah berjalan, maksimal 4 jam harus tertangani. Ini harus dilanjutkan, dan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi bapak ibu semuanya,” tegas Ipuk. (Ags)
