METROPOSTNews.com | Cirebon – Acara pertemuan bertema “Cimancis Mendengar” yang digelar Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung di Kantor setempat, Jl. Pemuda, Kota Cirebon beberapa waktu lalu dimanfaatkan para Lurah dan Kuwu yang berasal dari 4 Kabupaten/Kota untuk menyampaikan berbagai persoalan.
Berbagai keluhan dari masyarakat nelayan terkait beberapa permasalahan disampaikan Ruliyanto. S.STP., Lurah Kesenden, Kota Cirebon pada kegiatan tersebut.
“Saya menyampaikan aspirasi dan masukan dari masyarakat nelayan terkait persoalan Sungai Kedungpane,” kata Ruly.
Hal tersebut disampaikan karena menurutnya, Sungai Kedungpane yang berada di wilayah tugasnya menjadi titik akhir muara dari aliran hulu Sungai Kedung Pane.
“Hal ini menjadi persoalan ketika terjadi banjir kiriman,” ungkapnya.
Selain membawa banjir, lanjutnya, juga membawa sampah, ini tentu menjadi permasalahan lingkungan. Karena, ketika sampah mengalir ke laut, akhirnya mengendap di daratan ataupun pantai wilayah Kesenden.
“Maka dari itu, ketika diskusi kemarin saya sampaikan sejumlah poin penting,” tandasnya.
Diantaranya, sebut Ruly, pertama mengusulkan agar dibangun bendungan di Jembatan Kali Tangkil atau jembatan di Kedung Pane.
“Disitu perbatasan, sehingga sampah bisa tertahan dan tinggal nanti teknis pengambilannya mungkin bisa ada kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Kabupaten. Karena, Kedungpane mengalir di perbatasan 2 daerah,” sebutnya.
Selain itu, masih kata Ruly, proses normalisasi atau pengerukan kali Kedungpane secara berkala.
“Karena tipologi kali Kedungpane ini sedimentasi atau pendangkalannya cukup tinggi, sehingga proses normalisasi harus rutin dilakukan secara berkala,” ujarnya.
Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan para nelayan di wilayah Kelurahan Kesenden untuk keluar masuk dermaga.
‘Karena kalau terjadi pendangkalan, nelayan kami itu tertahan untuk masuk dermaga sekitar 3 sampai 4 jam karena menunggu air pasang,” ucapnya.
Kondisi demikian, sambungnya, berakibat kepada turunnya nilai harga ikan yang ditangkap oleh nelayan.
“Yang seharusnya bisa dijual Rp100.000, karena ada penurunan kualitas jadi hanya dijual Rp40.000 hingga Rp50.000,” tuturnya.
Hal lain tak kalah pentingnya, yakni penataan dermaga dan penanganan sampah pantai.
“Kedepan, hal ini perlu didiskusikan atau perlu dikoordinasikan dengan beberapa instansi terkait sesuai dengan batas kewenangan masing-masing,” paparnya.
Ia berharap, sejumlah poin disampaikannya dapat direalisasikan. Sehingga, menurutnya, persoalan sampah serta lingkup persoalan lingkungan yang ada di wilayahnya dapat segera teratasi.
“Kemudian perekonomian nelayan, kesejahteraan nelayan bisa terangkat dan menjadi pergerakan ekonomi yang baik tanpa harus mengalami penurunan pendapatan akibat pendangkalan,” pungkasnya. (Cepi)
