
Metropostnews.com | Bener Meriah – Penjabat Bupati Bener Meriah Drs. Haili Yoga, M.Si mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) mingguan terkait pengendalian inflasi daerah secara virual dari Oproom lantai 2 Setdakab Bener Meriah, Senin (10-04-2023) Rakor di pimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian.
Tampak mendampingi Pj. Bupati Bener Meriah pagi itu, Pj. Sekda Armansyah, SE., M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sayutiman, SE., MM, Kadis Sosial Bener Meriah Ir. Mahmuddin, Kaban Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Bener Meriah Marwan, SE., MM, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Fitra Gunawan, AP., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bener Meriah Erwin, S.T., M.Si., perwakilan Kadis Perdagangan, Kabag Ekonomi, Kepala BPS Bener Meriah Devi Indriastuti, S.ST, M.Si. Tampak juga mendampingi langsung Mendagri saat itu Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Dr. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P., Direktur Statistik Harga, Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat Dr. Windhiarso Ponco Adi.
Dalam rakor itu Mendagri menyampaikan, Indonesia berada pada peringkat 8 dari 24 negara G20 dengan inflasi terendah dengan tingkat inflasi terakhir 4.97 yang sebelumnya berada di angka 5.47. Artinya kata Tito kinerja Negara Indonesia cukup baik berada diangka yang terkandali, “kita juga tidak berharap langsung turun 1, karena kalau turun harga terlalu rendah di kasih nantinya produsen, para petani, pabrik-pabrik, karena Negara kita adalah Negara produsen selain juga sebagai Negara konsumen. Target kita berada diangka 3 sampai 4 persen, sehinga konsumen tetap terjaga, harga terjangkau, barangnya ada, produden bisa menikmati.
Tito menyampaikan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat menghadapi hari Raya Indul Fitri 1444 H Tahun 2023 Kemendagri akan menerbitkan surat edaran kepada Gubernur dan bupati/walikota ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi lebaran, yang pertama, dukungan kelancaran arus mudik dan balik lebaran terutama posko Pemda gabungan dengan posko Forkopimda.(*)
