Metropostnews.com/Jakarta – Demo yang diusung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI 2022 telah di laksanakan, tepatnya hari Senin 11/4/2022.
Seperti di lansir oleh beberapa media, Koordinator Media BEM SI 2022, Luthfi Yufrizal mengatakan “akan ada 1.000 massa aksi yang turun menyuarakan pendapatnya dari mahasiswa di seluruh penjuru tanah air”
Dalam demo mahasiswa kali ini, mereka menuntut 4 hal yang menjadi perhatian mahasiswa. diantaranya :
1. Meminta wakil rakyat untuk mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.
2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.
3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu atau masa jabatan tiga periode.
4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.
“Kami ada dan terus berlipat ganda. Panjang Umur Perjuangan!,” katanya.
Terkait lokasi, Luthfi membenarkan kalau demo BEM SI ini berpindah tempat dari kawasan Istana Negara menuju Kompleks DPR, Senayan, Jakarta.
“Iya, Aliansi BEM Seluruh Indonesia kembali akan menggelar aksi massa yang akan dilaksanakan Senin 11/4/2022 Pukul 10.00 WIB di DPR RI,” kata Luthfi.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada pemerintah agar tidak menghalang-halangi aksi unjuk rasa yang bakal dilakukan BEM SI dan sejumlah elemen masyarakat.
“Kepada pemerintah dan seluruh pihak agar menghormati hak-hak dari mahasiswa dan rakyat yang ikut berunjuk rasa dengan tidak menghambat dan menghalang-halangi kelompok mahasiswa atau peserta unjuk rasa,” kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam keterangannya, Minggu (10/4).
Menurut Anwar, demo 11 April turut membawa sejumlah tuntutan yang penting untuk diperhatikan pemerintah. Di antaranya menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode dan penundaan pemilu 2024.
Termasuk, mendesak pemerintah agar bisa menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang- barang pokok bagi masyarakat. Serta menuntut dibatalkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Untuk itu karena masalah unjuk rasa atau demonstrasi ini sudah merupakan bagian dari demokrasi serta jelas-jelas dilindungi oleh UU,” ujarnya.
MUI juga menghimbau kepada para peserta aksi untuk tetap tertib dalam menyampaikan aspirasinya, tidak dilakukan dengan cara anarkis, tidak melanggar hukum dan tidak mudah terprovokasi.
Sementara untuk aparat kepolisian yang akan mengamankan jalannya aksi, Anwar mengimbau agar bisa mengendalikan diri ketika melangsungkan pengamanan aksi nantinya, termasuk mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Jangan mempergunakan peluru tajam serta melakukan hal-hal atau tindakan yang berlebihan yang melanggar HAM dan menyakiti hati rakyat. Karena kalau hal demikian sempat terjadi maka dia akan meninggalkan luka yang dalam di hati rakyat,” imbau dia.
Sebelumnya, pihak kepolisian menyatakan siap mengawal jalannya unjuk rasa BEM SI pada Senin, 11/4/2022.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan menerangkan, kepolisian telah menerima surat pemberitahuan dari pihak panitia terkait rencana demonstrasi tersebut.
“Pokoknya Polda Metro Jaya siap amankan dan akan mengeluarkan kekuatan sebanding dengan peserta demo,” kata dia kepada wartawan, Minggu (10/4).
Polisi berjanji mengedepankan pendekatan humanis saat menjaga demonstrasi. Selain itu, personel yang ditugaskan juga dilarang membawa senjata api.
“Kami imbau tidak anarkis. Sekarang bulan Ramadan kami imbau semua yang aksi akan hormati masyarakat yang ibadah agar Ramadan penuh berkah tidak ternodai dengan hal-hal bertentangan dengan nilai agama,” tutupnya.
Terpisah Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa tidak ada niatan dari pemerintah untuk melakukan penundaan pemilu dan pilkada serentak pada 2024 mendatang, dan juga terkait dengan perpanjangan masa jabatan.
“Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan soal tiga periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024,” ungkap Jokowi dalam Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan, Bogor, Minggu (10/4).
Pengamat Politik Ujang Komaruddin menilai pernyataan Jokowi ini untuk meredam situasi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa, ia juga melihat bahwa pemerintah terdesak dengan gerakan mahasiwa tersebut. Maka dari itu, seharusnya pihak Jokowi secara tegas mengeluarkan pernyataan untuk membantah spekulasi yang beredar terutama terkait Jokowi yang bisa menjabat tiga periode.
Namun, sayangnya Ujang berpendapat jika pernyataan jokowi masih terlihat tidak tegas dan masih ambigu.
“Masih kurang (tegas), karena jadwal pemilu iya 2024. Tapi kalau Jokowinya tiga periode bagaimana? Tiga periode itu berbeda dengan penundaan ataupun perpanjangan. Kalau perpanjangan dan penundaan jelas pemilunya tidak dilaksanakan di 2024, itu kan Pak Jokowi membantah itu dengan adanya jadwal dan lain sebagainya,” kata Ujang.
“Yang jadi persoalan bagi mahasiswa yang akan berdemo itu adalah Jokowi tiga periode. Jokowi tiga periode itu, pemilunya tetap 2024, tetapi Pak Jokowi nanti jadi peserta lagi, itu yang dikhawatirkan. Karena di Pemilu 2024 Pak Jokowi bisa jadi peserta lagi dengan cara amandemen,” ungkapnya seperti di lansir dari VOA Indonesia. ***
