Metropostnews.com/Jakarta – Kaget, kecewa, dan menyedihkan membaca berita di beberapa media online nasional, maupun media cetak bahwa Indramayu menjadi daerah termiskin di Jawa Barat urutan ke-3, setelah Kota Tasikmalaya dan Kuningan. Bahkan Majalah Tempo menyebut Indramayu termiskin urutan ke-2 di Jawa Barat dari 26 Kabupaten/Kota.
Memang akan terjadi debatable di beberapa instansi karena perbedaan indikator, misalnya yang dilakukan oleh BPS, BKKBN, atau instansi lainnya. Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2009, angka kemiskinan Indramayu mencapai 319.630 jiwa atau 17,99 persen. Tahun 2008, angka kemiskinan mencapai 347.000 atau sekira 19,75 persen. Angka ini berdasarkan penilaian kriteria miskin dan sangat miskin dengan 14 indikator miskin yang ditetapkan BPS Pusat. Di antaranya hanya makan satu atau dua kali sehari, luas lantai bangunan kurang dari 8 M2, serta jenis lantai tempat tinggal masih berupa tanah atau bambu atau kayu murahan. Tahun 2021, BPS mencatat angka kemiskinan Indramayu mencapai 13,04 persen.
Sangat ironis, berbanding terbalik dengan sematan penghargaan sebagai daerah lumbung padi nasional dan penghasil ikan terbesar di Jawa Barat serta daerah pengolahan migas yang mampu menyuplai kota-kota besar termasuk Jakarta.
Indramayu dan Penghargaan
Pada catatan Kementerian Pertanian RI, Kabupaten Indramayu menempati peringkat pertama se-Indonesia dengan produksi padi tahun 2021 mencapai 1.319.624 ton.
Bahkan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, memberikan penghargaan kepada Kabupaten Indramayu. Daerah di pesisir pantura Jabar itu menjadi kabupaten terbaik peringkat pertama yang mampu mempertahankan komoditas pangan pada tahun 2021.
Penghargaan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Kepmentan RI) Nomor 636/KPTS/KP.590/M/08/2022 tentang Penghargaan Pertanian Lampiran 4 Point B terkait kinerja Pemerintah Daerah pada komoditas padi tahun 2021.
Sisi lain, Kabupaten Indramayu juga menjadi penyumbang produksi perikanan terbesar untuk Jawa Barat. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Barat pun memberikan apresiasi terhadap capaian tersebut.
Produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2021 di Kabupaten Indramayu mencapai 526.793,03 ton dan di Jawa Barat mencapai 1.513.594,02 ton.
Pada penilaian Ahmad Heriawan—ketika menjadi Gubernur Jawa Barat—, Kabupaten Indramayu merupakan daerah dengan potensi yang luar biasa. Sumber daya alam luas lahan sawahnya mencapai 55,61 persen dari total luas lahan Kabupaten Indramayu. Itulah yang membuat Indramayu menjadi salah satu pemasok beras nasional. Produk unggulan sektor perkebunan di antaranya mangga, tebu, kopi, kelapa, dan jambu mete.
Sebagai daerah pesisir pantai, Indramayu dikenal sebagai penghasil ikan andalan Jawa Barat. Tak hanya itu, masyarakat Indramayu juga dikenal berkarakter gigih dan kreatif serta berjiwa wirausaha. Hasilnya, berbagai produk lokal kini dikenal luas tidak hanya di Jawa Barat, bahkan nasional. Di antaranya kerupuk, makanan olahan ikan, kerajinan pande besi, dan batik Indramayu.
Tetapi realitas membuktikan kondisi itu berbanding terbalik dengan hasil survei nasional bahwa Indramayu tercatat sebagai daerah termiskin ke-2 atau ke-3 di Provinsi Jawa Barat. Data BPS tahun 2021 menyatakan persentase kemiskinan di Indramayu tergolong tinggi dibanding dengan daerah lain. Indramayu tercatat memiliki angka kemiskinan mencapai 13,04 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indramayu juga masih masuk kategori rendah; urutan ke-5 terendah di Jawa Barat (urutan 27) setelah Cianjur, Tasikmalaya, Garut, dan Sukabumi. Rata-rata lama sekolah di Indramayu berada di angka 5,98.
Apa sesungguhnya yang terjadi? Ini pertanyaan yang menggelitik dan harus ditemukan jawabannya agar Indramayu lebih kompetitif dalam pembangunan dan keluar dari zona ‘garis merah’ kemiskinan.
Faktor Kemiskinan: Sebuah Persepsi
Pada pandangan pemerhati budaya Indramayu, Supali Kasim, Indramayu memiliki pesisir pantai yang sangat panjang, tetapi dari sisi ekonomi tidak bisa mendongkrak zona nyaman kemiskinan penduduknya. Ada persepsi di kalangan masyarakat pesisir pantai bahwa laut dengan segala kekayaannya dapat memberikan jaminan ‘makan’, sehingga yang paling urgen bagi mereka (adalah) bisa makan saat itu. Pendidikan bagi mereka tidak terlalu penting karena pada mindset mereka Pendidikan akan menghamburkan uang—pada bahasa orang Parean dulu, ada adagium ‘mayang meunang lauk’—dan tanpa berpendidikan juga dapat menghasilkan uang.
Bahkan Kuwu Pergantian Antarwaktu Gabuswetan Indramayu, Abdullah Irlan, berdasarkan data empiris yang dimilikinya dengan mengadopsi data Kemensos, kita ini sudah termasuk miskin ekstrem. Irlan menunjuk tolok ukurnya dari besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk BPJS pasien yang menggunakan SKTM. SKTM ini juga diminta tidak hanya oleh mereka yang tidak mampu, tetapi yang mampu juga meminta yang sama. Artinya ada rasa malu yang sudah tercerabut dari akar budaya kita yang ini terjadi secara merata di tiap desa. Persis seperti yang disampaikan oleh Nurcholish Madjid dengan mengutip pandangan Gunnal Myrdall ketika menyebut bangsa ini dari sisi etik masuk kategori soft state—negara lunak—dengan kasus korupsi yang sudah sampai pada titik nadir.
Intervensi Pemerintah dan Aghniya
Kemiskinan itu, bisa diakibatkan oleh dua hal; Pertama, miskin bawaan. Artinya kemiskinan bisa diakibatkan karena memang ada yang lahir dari orang tua yang miskin, atau yatim, dan kepapaan; Kedua, miskin karena dimiskinkan oleh struktur, terjadi pembiaran oleh pemerintah, negara tidak hadir di saat rakyat membutuhkan bantuan—baik untuk orang fakir, atau tidak memberdayakannya dengan bantuan produktif supaya mengangkat mereka dari kondisi kefakiran dan kemiskinannya—supaya hidup lebih baik.
Dibutuhkan ide cerdas dari seorang pemimpin untuk menyejahterakan rakyat, yang tidak hanya terjebak ‘menipu’ mereka dengan jargon lip service saat pemilihan kepala daerah lalu setelah terpilih dengan bangganya rakyat dimiskinkan dan merasa bangga rakyat miskin merengek meminta bantuan.
Berharap ‘kehadiran tangan kasih pemerintah’ juga tidak terlalu bijak, maka agak ekstrem dalam perspektif agama Ibnu Hazm, disebutkan bahwa kemiskinan hanya dapat diatasi dengan kesediaan orang kaya memberikan hak orang miskin yang diamanatkan kepadanya.
Tetapi memang landasan teologisnya juga mengamanatkan demikian—terutama dalam Islam—dikatakan Nabi, ada empat pilar tegaknya bangsa, negara, daerah yakni ilmunya ulama, adilnya penguasa, kedermawanan orang-orang kaya, dan doanya para fakir miskin.
Sehingga adalah sebuah kewajaran ketika Jalalaluddin Rakhmat mengatakan pemimpin Islam adalah pemimpin yang memihak rakyat kecil, bukan yang elitis. Pemimpin umat Islam adalah mereka yang memilih hidup sederhana karena tahu bahwa sebagian rakyatnya masih hidup dalam kepapaan. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, “Tuhanku, di mana aku harus mencari-Mu?”, Allah menjawab, “Carilah Aku di tengah-tengah mereka yang hancur hatinya”.***
