
MetropostNews.com | INDRAMAYU — Kabar kurang mengenakkan datang dari Indramayu. Sebanyak 514.497 warga kurang mampu yang iuran BPJS Kesehatannya selama ini ditanggung Pemkab Indramayu terancam tidak aktif.
Masalahnya, anggaran program Universal Health Coverage (UHC) hingga akhir 2026 masih jauh dari kebutuhan. Anggaran yang tersedia disebut hanya sekitar Rp84 miliar, sementara kebutuhan mencapai Rp214 miliar. Artinya, masih ada kekurangan sekitar Rp130 miliar.
Kondisi ini membuat DPRD Indramayu khawatir. Sebab, yang terdampak bukan hanya warga sehat, tetapi juga pasien yang membutuhkan pengobatan rutin.
Bayangkan pasien kanker yang harus menjalani kemoterapi atau pasien gagal ginjal yang harus rutin cuci darah. Pengobatan mereka tentu tidak bisa menunggu persoalan anggaran selesai.
Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosadi, bahkan mengingatkan potensi gejolak sosial jika ratusan ribu peserta benar-benar dinonaktifkan.
DPRD mendorong adanya komitmen bersama antara Pemkab Indramayu, BPJS Kesehatan, dan DPRD untuk memastikan pembiayaan UHC tetap berjalan hingga akhir 2026.
“Pada tanggal 4 September besok itu mestinya harus ada fakta integritas, penandatanganan MoU. Ini penting untuk berkomitmen memberikan anggaran sampai akhir tahun 2026 nanti,” ujarnya.
Selain mengamankan anggaran kesehatan sampai akhir 2026, Imron juga mendesak Pemkab Indramayu sedari sekarang menyiapkan anggaran untuk program UHC tahun 2027.
(Arrie tharina)

