Metropostnews.com | Tangerang — Pekerjaan pemasangan u-ditch di Kampung Cikupa Induk RT 11 RW 05, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, menuai keluhan dari warga. Proyek yang berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Provinsi Banten Nur Kholis itu dinilai dikerjakan secara asal-asalan dan minim pengawasan.
Hingga kegiatan hampir selesai, papan informasi proyek belum terpampang di lokasi. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya mengenai transparansi kegiatan, terutama terkait anggaran dan pelaksana pekerjaan.
Saat dikonfirmasi, Jamal, pelaksana lapangan, mengaku tidak mengetahui perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut. Ia menyebut nilai anggaran sekitar Rp 90 juta. Namun berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Provinsi Banten, pekerjaan tersebut terdaftar dengan nilai Rp 189.400.000, dan dilaksanakan oleh CV Hati Bersinar Nusantara yang beralamat di Kecamatan Panongan.
Diduga Tidak Sesuai Standar Teknis
Pantauan di lapangan menunjukkan beberapa dugaan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar konstruksi, di antaranya:
• Tidak menggunakan alas beton (lantai kerja) sebelum pemasangan u-ditch, sehingga berpotensi menyebabkan saluran bergeser atau amblas.
• Celah samping u-ditch tidak diurug dengan batu split dan pasir adukan, yang seharusnya dilakukan untuk mengunci posisi dan menjaga stabilitas.
• Sambungan antar u-ditch tidak disegel menggunakan mortar, sehingga rawan terjadi rembesan dan mengurangi efektivitas saluran.
Sejumlah kejanggalan tersebut memperkuat dugaan bahwa pekerjaan tidak mengikuti spesifikasi teknis dan kurang mendapat pengawasan dari pihak konsultan maupun dinas terkait.
Warga Sampaikan Kekecewaan
Iya warga setempat, Masbudin, menyatakan kekecewaannya terhadap kualitas pekerjaan.
“Saya kecewa melihat pekerjaannya. Mau bagaimana lagi, kerjaannya sudah mau selesai, u-ditch sudah terpasang. Tidak mungkin dibongkar ulang. Warga sudah lama komplain. Selain bikin macet, warga yang punya kios dan warung juga kesulitan. Jadi tidak mungkin dibongkar lagi,” ujarnya, Minggu (16/11/2025).
Warga berharap pemerintah turun tangan mengawasi dan mengevaluasi kualitas pekerjaan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Mendesak Evaluasi dari Dinas Terkait
Dengan adanya perbedaan informasi anggaran, ketidakhadiran papan proyek, serta dugaan pelanggaran teknis pekerjaan, warga meminta Dinas PUPR Provinsi Banten melakukan pemeriksaan lapangan dan mengevaluasi pihak pelaksana serta pengawas kegiatan.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak dinas terkait belum memberikan keterangan resmi. (Reggy)
