Uang Pajak UPT Samsat Kalapa Dua Dikorupsi, Kepala Bapenda Prov. Banten : Ini Mah Nekat !!!
Gambar Ilustrasi
METROPOSTNews.com | Kab. Tangerang – Milyaran uang kas Pemprov Banten raib, hal ini menyusul dugaan penyelewengan yang terjadi di Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang dimana beberapa pihak sengaja mengeluarkan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.
Dari informasi yang didapatkan, pihak yang terlibat dalam hal ini menggunakan beberapa cara agar mendapapatkan uang setoran pajak kendaraan baru.
Dari mulai merubah jenis kendaraan mewah yang diubah tipenya menjadi tipe rendah dimana oknum mendapatkan selisih setoran pajak Bea Balik Nama kendaraan baru yang besarnya mencapai 10% NJKB, sampai mengubah pajak masuk baru BBN 1 untuk kendaraan baru ke BBN 2, yakni ganti kepemilikan kendaraan bermotor untuk mutasi kategori BBN 2.
Sementara itu besaran BBN 2 yakni 1 persen dari NJKB. Terdapat selisih 9 persen uang pajak ditilap oknum di Samsat Kelapa Dua Kabupaten Tangerang selama tahun 2021.
Para oknum yang terlibat ini diduga memanfaatkan waktu istirahat untuk mengubah alur uang dari BBN 1 ke BBN 2 tersebut di Ruang Kontrol.
Sebab di ruangan tersebutlah yang memiliki otoritas mengganti pasword dan mengubah jenis pajak yang masuk untuk Pemerintah Daerah. “Sebelum posting di kasir,” ujar sumber yang minta tidak disebutkan namanya, Jumat (15/4/2022) seperti dikutip dari Banten News.
Sementara itu didapatkan informasi, bahwa oknum yang diduga terlibat, membelanjakan uang tersebut untuk sejumlah kendaraan mewah dan membeli rumah di kawasan elit di Tangerang Selatan.
Di sisi lain, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) provinsi Banten, Opar Sohari menjelaskan, Sistem alur keuangan di Samsat bisa langsung termonitor dan lintas instansi.
Mulai dari pihak kepolisian, Jasa Raharja dan Bapenda Provinsi Banten. “Soal pendapatan kan itu ada dari kita (Bapenda Provinsi Banten), dari kepolisiannya, ada dari Jasa Raharja-nya, ada dari bank-nya (Bank Pembangunan Daerah Provinsi Banten). Itu masuk SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah). Ya pasti ketahuan lah,” kata Opar.
Opar menilai aksi kejahatan tersebut terbilang sangat nekat. “Ini mah nekat aja kalau menurut saya,” kata Opar.
Ia pun menyebutkan bahwa kasus pembobolan kas daerah tersebut sedang diperiksa oleh Tim Auditor dari Inspektorat Provinsi Banten dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kita tunggu dari Inspektorat dan BPKP mereka sedang bekerja,” katanya.
Di lain pihak, Kepala Inspektorat Provinsi Banten Muhtarom tidak berkomentar banyak terkait perkembangan proses pemeriksaan kerugian duit negara dari kejahatan di Samsat Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. “Tim masih melakukan pemeriksaan,” ujarnya.
Dengan peristiwa tersebut, sumber yang bertugas di salah satu instansi di bawah Bapenda Provinsi Banten mengaku sedih dan prihatin. Kerja yang ia lakukan dibawah tekanan target pendapatan dan memaksanya kerap lembur hingga malam seperti tidak berarti.
Apalagi yang membuatnya sedih sejak pandemi awal 2020 silam, insentif pegawai selalu dipotong dengan besaran bervariasi karena alasan untuk menutup kekurangan target pendapatan. “Nyesek kalau kejadiannya begini,” kata dia.*
