Koalisi Kemakmuran Pertanyakan Pengawasan DPRD Majalengka Terkait Pembangunan dan Penggunaan Anggaran Covid-19
Aditya Gismaya 
MAJALENGKA, Metropost1.com – Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Massa (Ormas) yang menamakan dirinya koalisi kemakmuran terdiri dari LPI Tipikor yang dipimpin Topan Syaripudin, LSM Penjara Indonesia yang dipimpin Eye suharya, kemudian dari Pemuda Pancasila yang dipimpin Enter Nizar, dari LSM GMBI Tarkim Budiarto, Ketua SMM Suara Masyarakat Majalengka Asep Nurdiansyah, dari Laskar FKBR yang dipimpin Ahmad R serta dari Penjara Kujang yang dipimpin Agung T, tidak lupa perwakilan dari Media Min Co mendatangi gedung DPRD Majalengka guna mempertanyakan bagaimana pengawasan fungsi DPRD Majalengka terkait pembangunan di Majalengka penyaluran anggaran bantuan sosial covid 19 di Kabupaten Majalengka, dengan mengambil tempat di Gedung Bhineka Yuda Sawala, Rabu (02/09/20).
Rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kab. Majalengka, Drs H Eddy Annas Djunaedi MM, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kab. Majalengka, H Asep Eka Mulyana, Wakil Ketua II DPRD Kab. Majalengka, H Didin Jaenudin, Wakil Ketua III DPRD Kab Majalengka, Dhora Darojatin serta Ketua Komisi 1 DPRD Kab. Majalengka, Edi Karsidi.
Koalisi kemakmuran menanyakan tujuh opsi yang harus segera disikapi oleh DPRD Majalengka yakni terkait fungsi dan pengawasan DPRD Majalengka, penggunaan anggaran penanganan covid 19 khususnya yang disalurkan di desa desa masih jauh dari kata baik, kemudian perlunya tranparansi anggaran terkait refocusing anggaran Kabupaten Majalengka dalam anggaran penggunaan penanganan covid 19 serta adanya seragam dinas atau instansi yang menggunakan seragam bertuliskan laskar Majalengka.
Sementara itu ditambahkan Ketua Pemuda Pancasila Enther Nizar mengatakan bahwa penggunaan anggaran penanganan Covid19 di pedesaan masih sangat jauh dari kata baik karena masih adanya masyarakat yang tidak mendapat bantuan sosial dari berbagai sektor yang diberikan untuk penanganan Covid19 dan yang paling menonjol yaitu tentang bantuan sosial Covid19 untuk KUKM dan Pertanian.
“Bagaimana DPRD mengawasi masalah pendidikan terkait KBM tatap muka serta AKB yang masih adanya yang terkonfirmasi covid 19, ” ujar Enther. (Eka)
