Dadan Gandana Pindah ke Bapenda, Klaim Program Pendidikan Berhasil; Kritik LSM Soroti Realita di Lapangan

Metropostnews.com | TANGERANG – Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali melakukan rotasi jabatan eselon II. Dalam pergeseran terbaru, Dadan Gandana, S.STP., M.Si. resmi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan kini dipercaya memimpin Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Posisi Kepala Dinas Pendidikan kini diisi oleh Supriyadi, yang sebelumnya menjabat Camat Cikupa. Pergantian ini disebut sebagai bagian dari penyegaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Menutup masa jabatannya, Dadan Gandana kepada beberapa media memaparkan sejumlah program yang ia klaim berhasil dijalankan selama memimpin sektor pendidikan di Kabupaten Tangerang.

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Sekolah Swasta Gratis untuk jenjang SD dan SMP. Program ini diklaim sebagai upaya memperluas akses pendidikan serta menekan beban biaya masyarakat.

“Tujuannya agar layanan pendidikan yang layak tidak hanya dinikmati siswa sekolah negeri, tetapi juga merata di sekolah swasta,” ujar Dadan.

Selain itu, ia juga menyinggung program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C (Pakades) yang diklaim berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program lain yang disebut berjalan selama masa kepemimpinannya meliputi penguatan kompetensi kepala sekolah, Gebyar Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ) massal, serta pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Namun, sejumlah pihak menilai klaim tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi di lapangan.

Ketua LSM Barisan Intelek Anak Negeri (Bintang) Indonesia, Panji Abdilah, secara tegas mengkritisi implementasi program pendidikan yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan mendasar.

Menurut Panji, program sekolah gratis belum sepenuhnya dirasakan masyarakat secara utuh. Ia menyoroti masih adanya pungutan tidak langsung yang dibebankan kepada orang tua siswa, seperti pembelian seragam, buku Lembar Kerja Siswa (LKS), hingga biaya kegiatan study tour yang dinilai cukup memberatkan.

“Kalau masih ada beban biaya yang harus ditanggung orang tua, maka klaim sekolah gratis itu perlu dievaluasi secara serius. Jangan sampai hanya menjadi slogan,” ujar Panji. Senin (03/08/2026).

Ia juga menyoroti ketimpangan akses pendidikan di sejumlah wilayah. Di Desa Dukuh Kecamatan Cikupa, misalnya, ketiadaan SMP negeri disebut masih menjadi persoalan yang memaksa siswa menempuh pendidikan ke wilayah lain dengan jarak yang cukup jauh.

Dari sisi fasilitas, Panji menilai masih terdapat ketidakseimbangan pemanfaatan sarana pendidikan. Ia mencontohkan adanya ruang kelas yang tidak dimanfaatkan selama 10 tahun, sementara di sisi lain masih terjadi kekurangan ruang belajar.

Salah satu yang pernah menjadi perhatian adalah kondisi ruang kelas di SD Negeri Sukamulya 1 Kecamatan Cikupa yang belum termanfaatkan secara maksimal, meski kebutuhan ruang belajar di wilayah lain masih tinggi.

Selain itu, kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah juga disebut masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara menyeluruh.

Dengan bergantinya pimpinan Dinas Pendidikan, Panji berharap kebijakan ke depan tidak hanya berfokus pada capaian program, tetapi juga pada penyelesaian persoalan mendasar yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Evaluasi menyeluruh harus dilakukan. Ukuran keberhasilan pendidikan bukan hanya dari program yang diluncurkan, tetapi dari seberapa jauh beban masyarakat benar-benar berkurang dan akses pendidikan semakin merata,” tegasnya.

Masyarakat kini menaruh harapan agar kepemimpinan baru di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang mampu menjawab berbagai catatan tersebut, sehingga kebijakan pendidikan tidak berhenti pada klaim capaian, melainkan benar-benar berdampak nyata di lapangan.

(Rediana)